.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berencana menyewakan puluhan rumah dinas (rumdis) guru yang masih layak huni. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan aset daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap kondisi rumdis guru yang tersebar di sejumlah wilayah. Dari ratusan unit yang tercatat, hanya sekitar 50 rumdis yang dinilai masih layak untuk dihuni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kami sewakan, tapi berapa besarannya belum kami tentukan, karena nanti akan dinilai dulu, diasesmen dulu," kata Yusuf saat dikonfirmasi, Selasa (18/8/2026).
Yusuf menjelaskan, rumdis tersebut nantinya diprioritaskan bagi guru yang berada di bawah naungan Pemkot Mataram. Ketentuan itu dibuat agar pemanfaatan aset daerah tetap sesuai dengan peruntukannya.
"Ya harus guru di Mataram. Nanti kewenangan (lebih lanjut) akan segera diserahkan ke Pak Sekda," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri menjelaskan sistem sewa rumah dinas guru ini diharapkan dapat meningkatkan target PAD di tahun 2027.
"Ini kan masih di data, masih pendataan, kami belum dilaporkan hasil pendataannya. Nanti dari pendataan ini aset kita sudah beralih atau tidak. Aset kita untuk sertifikatnya, kemudian baru diappraisal," kata Alwan, Selasa.
Dia kembali menegaskan bahwa rumdis tersebut hanya diperuntukkan bagi guru di lingkungan Pemkot Mataram, termasuk guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Ya namanya juga rumah dinas guru ya untuk guru," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Mataram menemukan sejumlah rumah dinas (rumdis) guru yang disalahgunakan dan dihuni oleh oknum non guru. Mulai dari pegawai bank hingga pensiunan.
Berdasarkan pantauan detikBali, puluhan rumdis guru di wilayah Monjok, Mataram sudah berubah bentuk, bahkan ada juga yang tampak tak layak.
"Kita sudah lakukan pendataan, berapa jumlah rumah yang ditempati, berapa lokal yang ditempati, dan pekerjaanya apa. Kalau yang tidak layak kan harusnya tidak menempati," kata Sugeng Febriyanto, Pengurus Barang Disdik Mataram, saat dikonfirmasi usai mengecek kondisi rumdis guru, sebelumnya.
Dari temuan di lapangan, Sugeng berujar ada rumah dinas guru yang ditempati pensiun, bahkan guru dengan wilayah kerja di provinsi.
"Ada guru, tapi wilayah kerjanya beda. Dia guru di SMA 1, ini kan Kota Mataram punya, yang diperuntukkan untuk menunjang (guru lingkup Kota Mataram)," ujarnya.
"Ada juga pensiunan, tapi anaknya yang menempati, dan posisinya guru, masih ada korelasinya. Tapi di tempat lain ada beberapa yang pensiunan (yang menempati rumdis)," sambungnya.
Menurut Sugeng, penghuni rumdis yang terdiri dari non tenaga pendidik, seharusnya dikeluarkan, sebab tidak sesuai dengan peruntukan aset.
"Seharusnya dikeluarkan, karena tidak ada korelasinya untuk menunjang pekerjaan di bidang pendidikan," tegasnya.
Di sisi lain, sidak yang dilakukan hari ini merupakan bentuk pendataan atau mapping guna mendapatkan data akurat para penghuni rumdis. Setelah tuntas, nilai kelayakannya akan dilaporkan ke bidang aset untuk nantinya di appraisal ulang, apakah nantinya rumdis guru ini akan diberlakukan sewa atau seperti apa.
Sementara itu, Operator SDN 34 Mataram, Andi Widiyanto membenarkan bahwa ada oknum non guru yang menggunakan rumah dinas guru yang ada di sekitar wilayah SDN 34 Mataram, Monjok, Mataram.
"Ada pegawai bank di sebelah, kalau berapa lamanya, (kemungkinan sudah disana sekitar) dua tahun. Dan masih tinggal disana. Dia bilang kemarin, tunggu rumahnya jadi (baru pindah)," ujarnya.
Andi mengaku tak tahu menahu soal asa usul pegawai bank tersebut bisa menempati rumdis guru di wilayah Monjok. "Sejarahnya dia masuk sana, saya kurang tahu. Tapi tiba-tiba dia langsung menempati disana. Apakah sistem sewa atau bagaimana, saya kurang tahu," ungkapnya.
Andi berujar, ada sekitar 20 kepala keluarga (KK) yang menempati rumdis guru di wilayah Monjok, Mataram. Ia juga mencatat adanya penambahan jumlah unit bangunan yang perlu diverifikasi.
"Banyak yang menempati satu lokal (bangunan), tapi tiba-tiba menjadi dua lokal. Nanti akan kuta verifikasi lagi," tandasnya.
