detikBali

BNPB Minta Bupati di Flores Lebih Cepat Data Rumah Rusak Akibat Gempa

Terpopuler Koleksi Pilihan

BNPB Minta Bupati di Flores Lebih Cepat Data Rumah Rusak Akibat Gempa


Ambrosius Ardin - detikBali

Personel Brimob Polda NTT membantu evakuasi korban gempa M 7,7 di NTT. (dok.istimewa)
Foto: Personel Brimob Polda NTT membantu evakuasi korban gempa M 7,7 di NTT. (dok.istimewa)
Manggarai Barat -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta bupati dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah terdampak gempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk bergerak cepat mendata rumah warga maupun infrastruktur yang hancur di daerah masing-masing. Suharyanto menegaskan pendataan tak harus menunggu masa tanggap darurat selesai.

"Mohon bupati, BPBD, Dandim, Kapolres betul-betul membantu di daerah jangan sampai terkesan terlalu lama ini pendataan-pendataan," tegas Suharyanto dalam rapat koordinasi penanggulangan gempa bumi Flores lintas Kementerian/Lembaga di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu saja rumah masyarakat menjadi prioritas. Basanya kalau tidak cepat pendataannya tidak cepat memberikan informasi ini berlarut-larut. Mohon menjadi prioritas. Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai," imbuh dia.

Suharyanto menegaskan setiap ada rumah yang hancur harus langsung didata dan dilaporkan jika harus dibangun kembali. Dengan demikian, pembangunan rumah untuk korban tersebut bisa langsung dimulai. Pembangunan rumah tak harus menunggu dalam jumlah banyak.

ADVERTISEMENT

"Silakan mulai didata secara paralel. Misalnya tadi di Nagekeo ada rumah masyarakat yang hancur, ini harus dibangun kembali, segera dilaporkan. Tidak harus menunggu sampai lengkap mungkin 100 rumah, 10 rumah, 20 rumah. Begitu sudah jelas kita lakukan pembangunan. Tidak perlu tanggap darurat selesai," tegas Suharyanto.

Ia mengatakan pembangunan hunian sementara (huntara) bergantung kepemilikan tanah. Pengalaman bencana alam di Flores Timur, jelas dia, dibangun huntara secara komunal karena korban tak memiliki tanah. Beda dengan korban bencana alam di Sumatera. Di wilayah itu, dibangun huntara satu-satu di tanah milik masing-masing korban.

"Silakan ini segera didata, yang paling tahu adalah Forkopimda kabupaten/kota," kata Suharyanto.

"Jangan sampai pendataan berlarut-larut, nanti seminggu, dua minggu ke depan masyarakat masih tinggal di tenda maka rapat ini sia-sia menurut saya," tandas dia.



(hsa/hsa)









Hide Ads