.webp)
Proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores dikerjakan secara bertahap dan ditargetkan rampung pada 2031. Tahun ini, proyek jalan sepanjang 141,291 kilometer (km) itu baru bisa dikerjakan sekitar 10 kilometer (km).
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja reses Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, bersama rombongan di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (22/7/2026). Agenda dewan itu turut didampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Janto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Total kebutuhan anggaran pembangunan fisik Jalan Lingkar Utara Flores diperkirakan mencapai Rp 1.079,45 miliar (Rp 1,07 triliun)," ujar Janto saat memaparkan progres proyek pembangunan jalan tersebut kepada tim kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Rabu.
Jalan ini menjadi jalur alternatif dari Reo-Labuan Bajo melalui ruas Labuan Bajo-Terang-Pelabuhan Bari-Kedindi. Infrastruktur ini juga diharapkan menjadi penunjang utama akses menuju destinasi pariwisata superprioritas di Labuan Bajo. Proyek ini juga mencakup pembangunan sejumlah jembatan.
Janto membeberkan 53,875 km dari total panjang jalan tersebut sudah beraspal. Kemudian, sepanjang 10,776 km tertangani melalui peningkatan jalan, 43,515 km masih berupa jalan tanah/setapak, dan 33,125 km merupakan ruas yang belum tembus.
"Dengan demikian masih ada 87,416 km ruas jalan yang perlu pengaspalan," imbuhnya.
Proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores sendiri termasuk salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dikoordinasikan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Sejak 2015, Ditjen Bina Marga telah menangani ruas Labuan Bajo-Terang-Pelabuhan Bari-Kedindi sepanjang 78,55 km dengan total nilai sekitar Rp 165,43 miliar.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mengungkapkan percepatan pembangunan jalan tersebut sangat bergantung pada kesiapan lahan. Ia mendorong pemerintah daerah setempat dapat menyelesaikan persoalan lahan agar proyek jalan itu bisa segera dimanfaatkan.
"Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan tidak lagi terkendala dan anggaran yang dialokasikan dapat segera direalisasikan," ujar Andi Iwan.
"Tujuannya agar manfaat segera dirasakan masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores," imbuhnya.
(iws/iws)
