.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan pembangunan infrastruktur senilai Rp 1,649 triliun kepada pemerintah pusat. Usulan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Johni Asadoma, dalam audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Ayodhia GL Kalake, di Jakarta, Senin (13/7/2026).
"Kami datang membawa prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten dan kota di NTT. Dengan kondisi geografis kepulauan dan topografi yang berat, kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat," ujar Johni dalam siaran pers.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johni menjelaskan Pemprov NTT dalam audiensi itu secara resmi mengajukan penanganan 19 ruas jalan strategis di 19 kabupaten dengan total panjang sekitar 348 kilometer (km). Kebutuhan investasi untuk paket jalan ini mencapai Rp 1,544 triliun.
Selain jalan, kata Johni, Pemprov NTT juga mengusulkan pembangunan tujuh jembatan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp 105,13 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT, Benyamin Nahak, menjelaskan prioritas pembangunan diarahkan untuk menjawab tantangan spesifik di wilayahnya.
Ada tiga fokus utama usulan tersebut, yakni penguatan konektivitas kawasan daratan timor yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste. Kedua, pemulihan infrastruktur pascabencana di Flores dan Alor. Ketiga, peningkatan akses menuju kawasan pariwisata dan sentra produksi di Sumba, Rote Ndao, dan Sabu Raijua.
Benyamin menegaskan pembangunan ini memiliki nilai strategis nasional. Selain mendukung perbatasan, juga penting untuk pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, dan konektivitas ekonomi di Indonesia Timur.
"Namun, tantangan kami besar. Kapasitas APBD sangat terbatas untuk menutup kebutuhan infrastruktur di wilayah kepulauan dan pegunungan ini," kata Benyamin.
Sekretaris Kemenko IPK, Ayodhia GL Kalake mengapresiasi kesiapan Pemprov NTT. Ayodhia akan menindaklanjuti pertemuan itu dengan rapat bersama Kementerian PU.
"Kami siap membantu dan mengawal. Pertemuan ini akan kami tindaklanjuti lewat rapat teknis bersama Kementerian PU. Meski ada efisiensi anggaran, kami akan tetap berupaya jadi bagian dari solusi," kata Ayodhia.
Mantan Penjabat (Pj) Gubernur NTT itu juga memberi masukan agar usulan cepat diproses, seperti penyempurnaan detailed engineering design (DED), dokumen lingkungan, dan pemenuhan standar untuk alih status jalan provinsi ke jalan nasional.
(hsa/hsa)
