.webp)
Sebanyak 23 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) se-NTT periode 2025-2030 dilantik. Pelantikan berlangsung di Kota Kupang, Rabu (22/7/2026).
Pelantikan dipimpin Ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Marwan Paris, dan dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Hanura, Benny Rhamdani. Pelantikan ini menandai perjalanan Refafi Gah yang kembali menakhodai DPD Hanura NTT.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Refafi Gah mengungkapkan pelantikan ini sebagai momentum bersejarah bagi Hanura di Bumi Flobamora. Pelantikan bukan sekadar agenda organisasi, tetapi penentuan perjuangan Partai Hanura di NTT ke depan.
"Hari ini kita sedang menyaksikan sebuah momentum penting yang memiliki makna strategis dan tanggung jawab sejarah. Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi peristiwa politik yang menentukan arah perjuangan Hanura di Provinsi NTT," ujar Refafi.
Refafi menegaskan pelantikan kali ini bukan sekadar pergantian kepengurusan. Baginya, pelantikan ini merupakan awal dari kebangkitan Partai Hanura untuk kembali merebut kepercayaan masyarakat.
"Pelantikan ini sebagai yang paling istimewa sepanjang sejarah kepengurusan Hanura di NTT," terang Refafi.
Soroti Ketimpangan
Sekjen Partai Hanura, Benny Rhamdani, dalam sambutannya mengatakan partainya berkomitmen memperjuangkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ia menyoroti ketimpangan antar-daerah, khususnya NTT.
"Partai Hanura memiliki catatan-catatan. Daerah ini adalah daerah yang kaya secara sumber daya alam, apakah kekayaan itu sudah dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Nusa Tenggara Timur, kita harus berani mengatakan belum," tegas Benny.
Indonesia, tutur Benny, akan memasuki usia ke-81 tahun. Namun, kesejahteraan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Benny menegaskan Partai Hanura adalah partai yang berpihak kepada daerah. Ia menolak ada daerah yang diperlakukan tidak adil.
"Partai Hanura memiliki visi adalah partai yang berpihak kepada daerah. Kita tidak ingin ada provinsi yang diperlakukan seperti anak emas di republik ini, tetapi ada provinsi lain, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tetap dianggap anak tiri dalam perjalanan bangsa ini," ujar Benny.
Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) ini menegaskan kekayaan sumber daya alam (SDA) di daerah, seperti NTT, dieksploitasi besar-besaran untuk membangun kawasan lain. Sementara daerah pemilik justru tetap miskin dan bergantung pada Jakarta.
Karena itu, Benny mendesak adanya perubahan arah pembangunan nasional, bukan lagi Jawa Sentris, tetapi Indonesia Sentris. Ia secara khusus menyoroti perbedaan kondisi yang sangat drastis antara Jakarta dengan Indonesia Timur, khususnya NTT.
"Tidak boleh hanya Jakarta yang maju, tidak boleh Jakarta saja yang nampak dengan gedung-gedung megah sebagai simbol kemajuan peradaban kemewahan. Tetapi NTT, timur Indonesia memiliki hak yang sama untuk rakyatnya dan Partai Hanura harus ada di depan untuk memperjuangkan mimpi itu," tegas Benny.
Sikap Politik
Selain menyoroti ketimpangan, Benny juga membeberkan sikap Partai Hanura di tengah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Penegasan itu disampaikan Benny lantaran Partai Hanura tidak mengusung Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Benny, Partai Hanura menghormati hasil konstitusi. Partai Hanura juga tidak berada dalam koalisi karena secara etik dan moral memberikan kesempatan kepada yang sudah berkeringat memenangkan Prabowo-Gibran. "Siapa yang berjuang, siapa yang memenangkan pertarungan, maka merekalah yang layak diberi kesempatan untuk memimpin pemerintahan," ujarnya.
Meski begitu, Benny memastikan Partai Hanura akan bersikap objektif dan konstruktif. "Kalau ada yang baik kita dukung. Kalau ada yang keliru, maka Partai Hanura akan di depan untuk meluruskan dan memberikan saran-saran terbaik bagi bangsa dan pemerintahan," jelasnya.
(iws/iws)
