.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan seluruh biaya perawatan dua santri korban dugaan pembakaran di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah ditanggung penuh. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan korban harus mendapat layanan kesehatan dan pendidikan tanpa hambatan, seraya meminta kasus serupa tidak kembali terjadi.
Iqbal mengatakan kedua santri kini menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Sejak informasi kasus diterima pada Juni lalu, Pemprov NTB telah berkoordinasi dengan Forkopimda untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat dan bertahap.
"Begitu kita mengetahui hal ini, kita langsung berkomunikasi dengan Forkopimda agar dalam penanganannya, meskipun bertahap, teman-teman di Lombok Tengah termasuk Kapolres bergerak cepat menangani. Sekarang dari provinsi juga ikut terlibat langsung," ujar Iqbal di Mataram, Rabu (15/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal memastikan seluruh biaya perawatan ditanggung agar tidak membebani keluarga korban. Pemprov NTB juga telah menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan DPR RI.
"Kami udah sampaikan ke Pimpinan DPR RI bahwa seluruh biaya perawatan akan ditanggung oleh RSUD," jelas Iqbal.
Menurut Iqbal, kedua korban sebelumnya sempat dirawat di RS Bhayangkara Mataram dengan pertimbangan keamanan. Meski demikian, tim dokter RSUD NTB tetap disiagakan untuk menangani proses pemulihan. Bantuan juga terus disalurkan melalui Baznas NTB, Dinas Sosial, dan Pemda Lombok Tengah.
Iqbal mengatakan fokus pemerintah saat ini tidak hanya pada pemulihan kesehatan korban, tetapi juga memastikan hak pendidikan keduanya tetap terpenuhi.
Dia menegaskan setiap pengelola pesantren maupun sekolah berasrama harus segera melaporkan setiap insiden agar penanganan korban tidak terlambat.
"Pesan yang ingin saya sampaikan adalah ini menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pesantren dan sekolah berasrama di NTB. Jika kita mengelola sekolah berasrama, maka tanggung jawab terhadap seluruh dinamika di dalamnya harus diutamakan. Jika terjadi hal seperti ini, penanganan dan laporan segera adalah bentuk tanggung jawab agar hak anak mendapatkan perawatan yang tepat tidak tertunda," urainya.
Iqbal mengatakan pemulihan korban harus menjadi prioritas meski muncul isu kesepakatan damai antarpihak. Terlebih, kedua korban masih duduk di bangku SMP.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag NTB untuk memastikan pendidikan mereka terjamin. Jangan sampai pendidikannya terlantar. Kita akan upayakan dengan segala cara agar anak-anak ini bisa kembali sekolah," tuturnya.
Minta Kasus Tak Digeneralisasi
Iqbal mengimbau masyarakat tidak menggeneralisasi kasus tersebut terhadap seluruh pondok pesantren di NTB. Menurutnya, kasus itu bersifat kasuistik dan tidak mencerminkan tata kelola ribuan pesantren di daerah tersebut.
"Kita memiliki ribuan pesantren, jadi jangan dijeneralisasi. Ini masalah kasuistik. Aturan dan SOP pengelolaan pesantren sebenarnya sudah ada, namun aspek pengawasannya yang perlu kita perkuat bersama," kata Iqbal.
Ia menambahkan, Pemprov NTB akan mengoptimalkan Satgas Penanganan Kekerasan di Pesantren yang melibatkan unsur Forkopimda, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), hingga organisasi non-pemerintah (NGO).
"Tugas utama Satgas ini ke depan adalah memastikan kode etik dalam pengelolaan pesantren maupun seluruh sekolah berasrama dapat berjalan ketat dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan," pungkasnya.
