.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah meminta pemerintah daerah setempat untuk lebih kreatif dalam mengelola aset yang telah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah. Permintaan itu dilayangkan menyusul ramainya perbincangan soal mangkraknya tiga bangunan di depan Bandara Internasional Zainuddin Abdu Majid (BIZAM) Lombok.
Ketiga bangunan mangkrak itu bernilai fantastis, yakni Rp 7 miliar untuk pembangunan sentra pengolahan sarang burung walet, Rp 4,8 miliar untuk PLUT Lombok Tengah, dan Rp 5 miliar untuk Rumah Mutiara Indonesia (RMI) yang bersumber dari dana bantuan pemerintah pusat.
"Kami (DPRD) mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fungsinya aset ini. Di sisi lain, lokasi bangunan ini sangat strategis. Ini perlu ada solusi dari dinas terkait agar bangunan ini tidak sia-sia dibangun oleh pajak rakyat," kata Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Muhammad Akhyar, kepada detikBali di ruangan kerjanya, Senin (6/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, gedung PLUT dan sentra pengolahan sarang burung walet merupakan aset yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Lombok Tengah. Sedangkan untuk rumah mutiara, gedung itu masih berstatus aset milik Pemprov NTB.
"PLUT ini kan sebagai pusat layanan usaha. Ini bisa sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada UMKM. Dan begitu juga dengan sentra pengolahan sarang burung walet ini," ujar Akhyar.
Menurut Akhyar, tiga bangunan ini mangkrak karena sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh dinas terkait sangat minim. Hal itu kemudian menyebabkan masyarakat tak memanfaatkan layanan dengan baik.
"Kalau PLUT ini saya kira sosialisasi kurang. Karena saat kami turun ke dapil itu mereka masih belum paham apa itu PLUT sehingga masyarakat pelaku UMKM tidak mengakses di sana. Padahal, banyak hal yang bisa dibuat di sana, seperti legalitas produk, kemasan dan sertifikasi halal. Tetapi ini kan sosialisasi ndak dioptimalkan. Website aja ndak ada," tegasnya.
Ia mengatakan, awal-awal jadinya PLUT dan sentra pengolahan sarang burung walet ini memang sempat beroperasi. Namun, hal itu tak berlangsung lama karena mengalami banyak kendala, mulai dari minimnya kunjungan serta minat masyarakat untuk mengelola juga menjadi catatan.
"Memang pernah ada dari pengusaha burung walet ini yang memanfaatkan fasilitas itu untuk mengolah siap ekspor dengan nilai lebih tinggi. Tetapi sekarang kita liat memang tidak ada aktivitas," imbuh Akhyar.
Akhyar mendorong kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Tengah untuk mencari solusi agar aset tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Ia menilai mangkraknya tiga bangunan itu akan memperbanyak catatan aset yang tak terkelola.
"Bahkan, kalau memang tidak ada aktivitas di sana mencari solusi agar itu bisa dimanfaatkan. Tidak mesti untuk mendatangkan PAD, tetapi untuk peningkatan layanan seperti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan kapasitas SDM," tegas Akhyar.
Diberitakan sebelumya, sebanyak tiga aset milik pemerintah daerah (pemda) di depan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM), Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mangkrak. Ketiga gedung tersebut adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), sentra pengolahan sarang burung walet, dan Rumah Mutiara Indonesia (RMI).
Ketiga bangunan mangkrak itu bernilai fantastis, yakni Rp 7 miliar untuk pembangunan sentra pengolahan sarang burung walet, Rp 4,8 miliar untuk PLUT Lombok Tengah, dan Rp 5 miliar untuk RMI yang bersumber dari dana bantuan pemerintah pusat.
Pantauan detikBali pada Senin (29/6/2026) pukul 14.00 Wita, tampak dari luar tembok pembatas sisi timur bangunan tersebut telah dipenuhi oleh semak belukar. Kondisi itu bukan hanya di luar saja, bahkan lebih parah di area dalam.
Kondisi paling mengenaskan terlihat dari gedung RMI. Bangunan milik Pemprov NTB itu sudah mulai berubah warna dan beberapa sisi atapnya sudah roboh. Sedangkan di samping timur berdiri megah PLUT yang terlihat sudah tak beroperasi dan di bagian belakang terdapat gedung sentra pengolahan burung walet milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah yang hampir rusak.
(dpw/dpw)
