detikBali

Nilai TKD Pemerintah Pusat ke NTT Capai Rp 9,138 Triliun hingga 31 Mei 2026

Terpopuler Koleksi Pilihan BaliNusra Awards 2026

Nilai TKD Pemerintah Pusat ke NTT Capai Rp 9,138 Triliun hingga 31 Mei 2026


Sui Suadnyana, Simon Selly - detikBali

Kepala Kanwil DJPb, Adi Setiawan, dalam konferensi pers di aula kantornya, Kamis (25/6/2026). (Simon Selly/detikBali)
Foto: Kepala Kanwil DJPb, Adi Setiawan, dalam konferensi pers di aula kantornya, Kamis (25/6/2026). (Simon Selly/detikBali)
Kupang -

Nominal Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat kepada kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp 9,138 triliun atau 45,23% dari total pagu. Realisasi itu terhitung hingga 31 Mei 2026.

"Transfer ke Daerah tetap menjadi pilar utama dukungan APBN bagi pemerintah kabupaten dan kota di NTT," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan, dalam konferensi pers di aula kantornya, Kamis (25/6/2026).

Realisasi TKD Rp 9,138 triliun itu didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 6,546 triliun, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp 2,091 triliun, Dana Desa Rp 470,32 miliar, Dana Bagi Hasil Rp 16,01 miliar, dan DAK Fisik Rp 14,58 miliar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penyaluran Dana Desa menunjukkan perkembangan positif. Adi mencatat delapan kabupaten telah merealisasikan Dana Desa tahap I hingga 100%.

ADVERTISEMENT

"Tercatat delapan kabupaten telah merealisasikan Dana Desa tahap I hingga 100%, yakni Belu, Sikka, Flores Timur, Ngada, Manggarai, Sumba Barat, Rote Ndao, dan Manggarai Barat," jelas Adi.

Adi menuturkan realisasi TKD menjadi bagian dari total belanja negara di NTT yang mencapai Rp 12,536 triliun atau 42,10% dari pagu Rp 29,775 triliun hingga Mei 2026. Nominal ini tumbuh 6,90% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Selain TKD Rp 9,138 triliun, belanja negara juga terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat yang terealisasi Rp 3,397 triliun atau 35,50% dari pagu, tumbuh 26,89% year-on-year. Komponen terbesar belanja itu adalah belanja pegawai Rp 2,033 triliun. Sedangkan belanja barang terealisasi Rp 925,79 miliar, belanja modal Rp 435,88 miliar, serta bantuan sosial Rp 2,38 miliar.

Sementata untuk perlindungan sosial, total penyaluran bansos hingga Mei 2026 mencapai Rp 1,124 triliun. Jumla itu terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 556,66 miliar untuk 684.169 penerima, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 422,14 miliar untuk 703.572 penerima, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 146,07 miliar untuk 243.458 penerima.

Adi mengungkapkan APBN juga memperkuat pembiayaan usaha di NTT lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 1,385 triliun kepada 26.725 debitur, naik 21,03% dan pembiayaan ultra mikro mencapai Rp 147,97 miliar kepada 26.219 debitur, naik 35,75%



(iws/iws)










Hide Ads