.webp)
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 12,27 triliun pada 2026. Anggaran itu digelontorkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di NTT.
Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan mengatakan alokasi belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan mencapai Rp 2,22 triliun yang tersebar di sembilan kementerian/lembaga. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) untuk sektor pendidikan sebesar Rp 10,05 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fokus utama diarahkan pada penguatan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu pendidikan dasar serta menengah guna mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bumi Flobamorata," ujar Adi, Kamis (30/4/2026).
Untuk pendidikan tinggi, Universitas Nusa Cendana (Undana) mendapat alokasi Rp 204,94 miliar. Rinciannya Rp 49,84 miliar untuk program pendidikan dan Rp 155,10 miliar untuk dukungan manajemen.
Sedangkan untuk Universitas Timor (Unimor) mendapat alokasi Rp 15,18 miliar untuk penguatan sarana pendidikan serta Rp 17,07 miliar untuk bantuan operasional lembaga.
"Investasi ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menjadi salah satu pilar utama penilaian IPM," kata Adi.
Untuk memastikan kualitas pendidikan dasar yang merata, kata Adi, pemerintah mengalokasikan Rp 11,36 miliar melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT.
"Dana ini untuk layanan dukungan manajemen internal serta tugas teknis penjaminan mutu pendidikan di seluruh kabupaten/kota," ujarnya.
Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran BPMP mencapai Rp 2,85 miliar.
Prioritas Peningkatan Kualitas Guru
Selain itu, pemerintah menempatkan penguatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebagai prioritas utama transformasi pendidikan NTT 2026. Melalui Balai GTK Provinsi NTT, dialokasikan Rp 9,33 miliar untuk program pendidikan dan pelatihan pendidik agar guru adaptif terhadap dinamika kurikulum nasional, serta Rp 3,60 miliar untuk dukungan manajemen dan operasional teknis.
"Sinergi ini bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran secara berkelanjutan, yang berdampak langsung pada mutu lulusan dan akselerasi IPM di wilayah NTT," jelas Adi.
Ia menambahkan hingga April 2026 alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp 541,42 miliar yang merupakan investasi nyata meningkatkan dua indikator utama IPM di NTT.
"Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di kampus-kampus negeri NTT mendorong minat lulusan menengah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dukungan operasional yang stabil memastikan keberlangsungan studi mahasiswa hingga lulus," ujarnya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan di NTT per April 2026 mencapai Rp 541,42 miliar. Dana terserap efektif untuk operasional pendidikan tinggi, pembangunan/perawatan gedung belajar, hingga belanja bahan akademik.
"Progres ini mencerminkan kerja nyata pemerintah dalam mengubah tantangan pendidikan menjadi peluang pembangunan manusia yang berkelanjutan," tutup Adi.
(nor/nor)
