Silpa Pemkab Manggarai Barat Rp 102 Miliar, tapi Infrastruktur Mandek

Fraksi Gerindra DPRD Manggarai Barat menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 102 miliar lebih. Di sisi lain sejumlah pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan hingga irigasi, dan fasilitas pelayanan publik tak dikerjakan.

Sorotan itu tertuang dalam pandangan umum fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025, pada Rapat paripurna DPRD Manggarai Barat, Senin (8/6/2026). Pandangan umum fraksi Gerindra itu dibacakan Kanisius Jehabut.

"Bagi Fraksi Gerindra, Silpa sebesar ini merupakan alarm merah bagi tata kelola APBD Kabupaten Manggarai Barat. Di satu sisi masyarakat terus mengeluhkan keterbatasan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan kebutuhan pembangunan lainnya. Namun di sisi lain terdapat dana yang tidak mampu dieksekusi secara optimal," kata Kanisius.

"Dengan kata lain, ada uang tetapi tidak mampu dikerjakan. Ada anggaran, tetapi tidak berubah menjadi jalan, jembatan, air bersih, irigasi, ruang kelas, fasilitas kesehatan, destinasi wisata, dan program ekonomi rakyat," imbuh dia.

Kanisius menjelaskan Silpa yang besar sering kali mencerminkan perencanaan yang kurang matang, lemahnya pengendalian pelaksanaan program, ketidaksiapan teknis, keterlambatan pengadaan, serta rendahnya kapasitas penyerapan anggaran.

"Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci komponen pembentuk Silpa tersebut, termasuk OPD penyumbang SiLPA terbesar, program yang tidak berjalan, kegiatan yang gagal dilaksanakan, serta langkah perbaikan agar Silpa tidak terus berulang," tegas dia.

Fraksi Gerindra menyoroti rendahnya kinerja belanja modal yang hanya terealisasi sebesar Rp 92,85 miliar atau 75,61 persen. Belanja modal, jelas Kanisius, merupakan instrumen utama pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

"Lebih memprihatinkan lagi, realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan hanya mencapai Rp 24,22 miliar atau 55,29 persen dari anggaran. Angka ini sangat rendah di tengah keluhan masyarakat mengenai buruknya kondisi jalan, lemahnya konektivitas antarwilayah, serta masih banyaknya ruas jalan yang belum terselesaikan pembangunannya," kata Kanisius.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur dasar yang menghubungkan antarkecamatan harus menjadi prioritas utama. Infrastruktur, jelas dia, bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur adalah fondasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, akses pendidikan, akses kesehatan, distribusi pangan, pariwisata, dan penguatan sektor produktif masyarakat.

"Rendahnya realisasi belanja infrastruktur merupakan catatan serius terhadap kapasitas perencanaan dan kemampuan eksekusi pemerintah daerah," kata dia.

Fraksi Gerindra meminta Bupati Manggarai Barat melakukan evaluasi terhadap OPD teknis pengelola belanja modal. "Pemerintah daerah harus menjelaskan paket mana yang gagal dilaksanakan, paket mana yang terlambat, paket mana yang tidak selesai, paket mana yang mengalami perubahan, dan apa penyebab rendahnya realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan," tandas Kanisius.