.webp)
Pengelolaan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 dihujani kritik dari sejumlah fraksi DPRD. Mulai dari besarnya belanja pegawai, lemahnya pengendalian manajemen kas, hingga keterlambatan pelaksanaan program yang memicu sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) menjadi sorotan dalam pandangan fraksi.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7/2026).
Kritik pertama datang dari Fraksi Gabungan Restorasi Raya. Fraksi tersebut menilai komposisi APBD 2025 masih didominasi belanja pegawai sehingga belanja modal dan belanja pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat belum optimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fraksi Gabungan Restorasi Raya mencermati bahwa proporsi belanja pegawai masih relatif tinggi dibandingkan belanja yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti belanja modal dan belanja pelayanan publik," kata anggota Fraksi Gabungan Restorasi Raya I Nyoman Muliawan saat rapat paripurna di Kantor DPRD Bangli, Kamis (9/7/2026).
Muliawan menyarankan Pemerintah Kabupaten Bangli menata kebutuhan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu, pemerintah juga didorong mengoptimalkan digitalisasi pelayanan pemerintahan.
Ia juga meminta pemerintah mengendalikan belanja rutin serta meningkatkan anggaran yang mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan demikian, struktur APBD menjadi lebih produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Muliawan.
Fraksi Gabungan Restorasi Raya juga mengkritik lemahnya pengendalian manajemen kas dalam pelaksanaan APBD. Menurut Muliawan, kondisi tersebut menunjukkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian arus kas daerah belum berjalan optimal.
Ia menyarankan pemerintah memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan akurasi proyeksi penerimaan dan belanja daerah, mengawasi realisasi kas secara berkala, serta memperkuat koordinasi antara perangkat daerah dan badan pengelola keuangan daerah.
"Karena, kelemahan pengendalian manajemen kas menunjukkan masih belum optimalnya perencanaan, pengawasan, dan pengendalian arus kas daerah. Kondisi ini berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta menurunkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Fraksi Partai Golkar turut melontarkan kritik terhadap pelaksanaan program yang dibiayai APBD. Menurut fraksi tersebut, realisasi kegiatan pemerintah masih kerap terlambat sehingga memicu perubahan anggaran berulang dan SILPA yang besar akibat sejumlah program tidak berjalan optimal.
Fraksi Golkar meminta pemerintah memperkuat pengawasan internal, mengendalikan pelaksanaan program, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
"Laksanakan secara tepat waktu dan tuntas sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," kata Ketua Fraksi Partai Golkar I Nengah Darsana.
Selain itu, Darsana menekankan pembangunan daerah harus tetap berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan ekonomi perlu difokuskan pada sektor unggulan Kabupaten Bangli, yakni pertanian, pariwisata berbasis budaya dan alam, ekonomi kreatif, UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Pembangunan hendaknya mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah," katanya.
Senada dengan fraksi lainnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti lemahnya pengendalian manajemen kas Pemerintah Kabupaten Bangli.
"Temuan BPK mengenai masih adanya kelemahan pengendalian manajemen kas hendaknya menjadi perhatian bersama agar tidak mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bangli I Gusti Nyoman Bagus Triyana Putra.
Triyana meminta pemerintah terus memperbaiki tata kelola keuangan melalui peningkatan kualitas perencanaan kas, sinkronisasi target pendapatan dan realisasi belanja, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan koordinasi antarperangkat daerah agar penyerapan anggaran berjalan lebih optimal dan sesuai jadwal.
"Dengan demikian, APBD dapat semakin berkualitas dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah, fraksi PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.
