Gerindra Soroti Opini WTP Manggarai Barat, Sebut Hanya Lipstik

Fraksi Gerindra DPRD Manggarai Barat menyoroti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025. Ini adalah opini WTP delapan kali berturut-turut yang diraih Pemkab Manggarai Barat.

Bagi fraksi Gerindra, opini WTP bukan berarti tak ada masalah dalam tata kelola pemerintahan. Opini WTP bahkan dinilai hanya sebagai lipstik tata kelola pemerintahan di tengah berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah pada 2025.

"Fraksi Gerindra perlu menegaskan bahwa WTP tidak boleh dijadikan alasan untuk berpuas diri. WTP bukan berarti tidak ada masalah. WTP bukan berarti semua program berjalan efektif. WTP bukan berarti tata kelola pemerintahan daerah telah bebas dari kelemahan," tegas anggota Fraksi Gerindra DPRD Manggarai Barat Kanisius Jehabut, Senin (8/6/2026).

Hal itu ditegaskan Kanisius saat membaca pandangan umum fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025, pada rapat paripurna DPRD Manggarai Barat. Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng.

Kanisius mengatakan opini WTP hanya sebagai lipstik tata kelola pemerintahan jika dirayakan sebagai seremoni. Di sisi lain ditemukan sejumlah persoalan di balik opini WTP tersebut. Seperti banyak anggaran tak tererap mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar. Juga persoalan lain infrastruktur belum memadai hingga adanya temuan BPK yang masih berulang di banyak OPD.

"Apabila WTP hanya dirayakan sebagai seremoni, sementara SiLPA masih besar, belanja modal rendah, infrastruktur dasar belum memadai, temuan BPK masih berulang, dan Perda strategis belum dijalankan secara optimal, maka WTP hanya akan menjadi lipstik tata kelola pemerintahan," kata Kanisius.

Fraksi Gerindra menegaskan ukuran keberhasilan pemerintah daerah bukan hanya WTP dan angka pendapatan. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana APBD mampu membuka akses jalan, membangun destinasi, menggerakkan pangan lokal, menurunkan kesenjangan wilayah, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rapat paripurna sebelumnya, Wabup Yulianus Weng menyampaikan laporan keuangan Pemkab Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 kembali mendapat opini WTP BPK RI atau opini WTP kedelapan berturut-turut. Saat itu Weng meminta anggota DPRD Manggarai Barat bertepuk tangan.