Persoalan kemiskinan ekstrem dan angka putus sekolah masih menghantui warga eks Timor Timur (Timtim) yang sudah lama mendiami sejumlah lokasi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1999 ketika jajak pendapat atau sudah hampir tiga dekade.
"Kami sudah alami kondisi tersebut sejak tahun 1999 saat orang tua kami memilih bergabung ke Indonesia. Tahun berganti tahun, kemiskinan dan angka putus sekolah belum diselesaikan oleh negara," ujar salah satu warga eks Timor Timur, Petrus Lopes, dalam kuliah umum bertajuk Menelisik Pancasila dari Kamp Pengungsian Masyarakat Eks Timor Timur di Kabupaten Kupang, Selasa (2/6/2026) di Aula Undana Kupang.
Petrus menjelaskan secara ekonomi kondisi masyarakat yang mendiami sejumlah kamp-kamp di Desa Noelbaki, Oebelo, Tuapukan, dan Naibonat, Kabupaten Kupang, masih mengalami kesulitan. Sebab, tidak memiliki tanah untuk digarap.
Di lain sisi, mereka diperlakukan tak adil dari segi kesehatan ketika sakit yang harus membutuhkan pelayanan juga BPJS Kesehatan juga kerap tak diakomodasi. "Ini menunjukan bahwa kami merasa dipinggirkan. Jadi kami hanya memohon agar Presiden Prabowo Subianto bisa memperhatikan kami secara adil," jelas Petrus.
Menurut Petrus, masyarakat setempat sangat membutuhkan lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian untuk ditanami sayur-mayur yang bisa dijual untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak dan sebagainya.
"Bukan melakukan relokasi karena tidak menjawab kebutuhan mendasar kami. Misalkan perumahan yang sudah dibangun untuk kami huni, itu juga tidak ada lahan untuk pertanian," terang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, itu.
Ia menegaskan pemerintah harus memperhatikan asas manfaat bila mau merelokasi sejumlah warga eks Timor-Timur dengan menyediakan lahan pertanian yang cukup agar tidak meminimalisir angka pengangguran dan kemiskinan.
"Relokasi tanpa sediakan lahan juga, itu bukan solusi yang tepat karena justru memperumit dan menambah angka kemiskinan dan pengangguran," beber Petrus.
Hanya Bisa Garap Lahan Milik Orang
Saat ini, kondisi masyarakat setempat kerap menggantungkan hidupnya dengan cara menggarap lahan milik warga lainnya lalu membagi hasil. Selain itu, mereka menjadi nelayan, buruh kasar hingga kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Namun, pendapatan hasil mengais rezeki di laut, yakni keong dan udang, itu tak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sehingga mimpi anak-anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi pupus harapan.
"Mau sekolah lanjut juga tidak bisa karena hasil garapan dan mencari udang di laut bila dijual pun nilainya tidak cukup. Palingan hanya bisa beli beras beberapa kilogram saja. Pada prinsipnya kami hanya butuh tanah," tutur Petrus.
Simak Video " Video: Jembatan Putus, Siswa di Cianjur Seberangi Sungai Demi Bersekolah"
(hsa/hsa)