.webp)
Persoalan kemiskinan ekstrem dan angka putus sekolah masih menghantui warga eks Timor Timur (Timtim) yang sudah lama mendiami sejumlah lokasi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1999 ketika jajak pendapat atau sudah hampir tiga dekade.
"Kami sudah alami kondisi tersebut sejak tahun 1999 saat orang tua kami memilih bergabung ke Indonesia. Tahun berganti tahun, kemiskinan dan angka putus sekolah belum diselesaikan oleh negara," ujar salah satu warga eks Timor Timur, Petrus Lopes, dalam kuliah umum bertajuk Menelisik Pancasila dari Kamp Pengungsian Masyarakat Eks Timor Timur di Kabupaten Kupang, Selasa (2/6/2026) di Aula Undana Kupang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Petrus menjelaskan secara ekonomi kondisi masyarakat yang mendiami sejumlah kamp-kamp di Desa Noelbaki, Oebelo, Tuapukan, dan Naibonat, Kabupaten Kupang, masih mengalami kesulitan. Sebab, tidak memiliki tanah untuk digarap.
Di lain sisi, mereka diperlakukan tak adil dari segi kesehatan ketika sakit yang harus membutuhkan pelayanan juga BPJS Kesehatan juga kerap tak diakomodasi. "Ini menunjukan bahwa kami merasa dipinggirkan. Jadi kami hanya memohon agar Presiden Prabowo Subianto bisa memperhatikan kami secara adil," jelas Petrus.
Menurut Petrus, masyarakat setempat sangat membutuhkan lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian untuk ditanami sayur-mayur yang bisa dijual untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak dan sebagainya.
"Bukan melakukan relokasi karena tidak menjawab kebutuhan mendasar kami. Misalkan perumahan yang sudah dibangun untuk kami huni, itu juga tidak ada lahan untuk pertanian," terang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, itu.
Ia menegaskan pemerintah harus memperhatikan asas manfaat bila mau merelokasi sejumlah warga eks Timor-Timur dengan menyediakan lahan pertanian yang cukup agar tidak meminimalisir angka pengangguran dan kemiskinan.
"Relokasi tanpa sediakan lahan juga, itu bukan solusi yang tepat karena justru memperumit dan menambah angka kemiskinan dan pengangguran," beber Petrus.
Hanya Bisa Garap Lahan Milik Orang
Saat ini, kondisi masyarakat setempat kerap menggantungkan hidupnya dengan cara menggarap lahan milik warga lainnya lalu membagi hasil. Selain itu, mereka menjadi nelayan, buruh kasar hingga kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Namun, pendapatan hasil mengais rezeki di laut, yakni keong dan udang, itu tak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sehingga mimpi anak-anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi pupus harapan.
"Mau sekolah lanjut juga tidak bisa karena hasil garapan dan mencari udang di laut bila dijual pun nilainya tidak cukup. Palingan hanya bisa beli beras beberapa kilogram saja. Pada prinsipnya kami hanya butuh tanah," tutur Petrus.
Angka Putus Sekolah 85 Persen
Akademisi ilmu politik Undana, Christina Beatrix Banase, menjelaskan berdasarkan risetnya, sekitar 80 persen warga eks Timtim kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan, rata-rata angka putus sekolah mencapai 85 persen.
"Rata-rata mereka putus itu di bangku SMP dan SMA. Kemudian mereka yang sampai perguruan tinggi itu hanya dihitung dengan jari. Jadi persoalan warga eks Timor Timur sering hilang muncul tanpa ada perhatian serius dari pemerintah," jelas Christin, sapaan akrab Christina.
Menurut Christin, setiap kamp itu hanya sekitar dua sampai tiga orang yang bisa sekolah. Angka tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan menjadi catatan penting bagi pemerintah.
"Paling utama itu masalah pendidikan karena tidak adil jika mereka banyak yang putus sekokah dan tidak bisa berkuliah," kata mantan Ketua GMNI Cabang Kupang itu.
Kemudian, Christin berujar, kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan krusial bagi warga eks Timor-Timur. Hal itu disebut menjadi masalah utama yang menyebabkan anak putus sekolah, tak memiliki pekerjaan tetap, dan membuat mereka terpaksa memilih untuk merantau ke luar NTT.
"Kemiskinan eksrem ini sangat berpengaruh seperti kejahatan di jalanan, putus sekolah sampai mereka memilih untuk merantau," tegas Christin.
Di lain sisi, ia menyoroti pembangunan 2.100 unit rumah khusus (Rusus) eks pejuang Timtim di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, itu adanya ketimpangan. Sebab, masyarakat tak disediakan lahan untuk pertanian.
"Tetapi mereka dibiarkan untuk mencari lahan pertanian sendiri. Ini adanya ketimpangan yang selama ini masyarakat alami," ujar Christin.
Christin mengungkapkan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah pemerintah harus menyediakan lahan pertanian yang cukup, lapangan kerja dan kuota beasiswa bagi warga eks Timor-Timur.
"Jadi solusi yang paling tepat hanya itu saja karena berdasarkan hasil riset kami di lapangan, mereka mengeluhkan karena tidak punya beasiswa, lahan, dan pekerjaan tetap sehingga masih bergantung dengan koperasi harian. Ini seperti dalam lingkaran setan," beber Christin.
Sementara itu, akamedisi ilmu politik Undana lainnya, Daud Beriledang, menambahkan persoalan warga eks Timor Timur sangat kompleks dan sedang terjadi sehingga menunjukkan negara belum menjalankan tanggung jawabnya secara serius.
"Nah, ini kemudian kalau dipahami dari konteks Pancasila, bukan saja dimaknai sebagai dasar, filosofi dan pedoman negara, tetapi nilai-nilai yang terkandung, itu harus dijalankan oleh negara. Karena masih ada ketimpangan, diskriminasi, dan sebagainya," pungkas Daud.
(hsa/hsa)
