Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram hanya memiliki anggaran Rp 200 juta untuk tambal sulam jalan berlubang pada 2026. Minimnya anggaran itu membuat perbaikan jalan di sejumlah titik belum mampu mengatasi kerusakan yang terus berulang, terutama akibat lalu lalang truk besar.
"Untuk tambal sulam ada sekitar Rp 200 juta, kalau swakelola kita yang melakukan. Hanya beli bahan saja," kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, saat dikonfirmasi di Mataram, Senin (11/5/2026).
Lale mengakui anggaran tersebut jauh dari cukup. Sebab, permintaan penambalan jalan terus meningkat, khususnya pada jalan lingkungan yang kembali rusak setelah diperbaiki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya tidak (cukup). Karena sekarang permintaan untuk penambalan itu banyak sekali, nanti kita lihat sisa anggaran. Kalau (kurang), ya kita usulkan di ABT untuk tambal sulam. Karena banyak sekali permintaan sekarang ini," ungkap Lale.
Menurut Lale, kerusakan jalan di Kota Mataram dipicu kendaraan bertonase besar yang melintas di jalan dengan spesifikasi aspal untuk jalan kota. Padahal, jenis aspal jalan kota berbeda dengan jalan nasional.
"Kalau kita mau jujur, klasifikasi jalan itu kan ada. Kalau jalan kota itu sebenarnya tronton, truk besar, fuso nggak boleh lewat banyak di situ. Karena jenis aspal kita berbeda dengan jalan nasional," terangnya.
Ia mencontohkan Jalan TGH Faesal di wilayah Sweta yang kerap rusak meski sudah beberapa kali ditambal. Aktivitas kendaraan berat menuju gudang semen disebut menjadi salah satu penyebab utama.
"Begitu diperbaiki, lalu rusak, karena apa? Kan disana ada gudang semen, bayangkan saja kalau gudang semen itu bawa berapa ton sekali muat. Itu yang membuat jalan kita cepat rusak," ujarnya.
Pantauan detikBali, Dinas PUPR Kota Mataram kembali melakukan tambal sulam di Jalan Lingkar Selatan, Dasan Cermen, Sandubaya. Ruas jalan tersebut kembali berlubang akibat tingginya intensitas truk besar yang melintas setiap hari.