Inspektorat NTB Audit 3 Pabrik yang Mangkrak Sejak Kepemimpinan Zul-Rohmi

Mataram -

Inspektorat Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaudit tiga pabrik pakan mangkrak di kawasan Science Technology and Industrial Park (STIPark), Desa Banyumulek, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Permintaan audit dilayangkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB lantaran ketiga pabrik tersebut berdiri di atas lahan perkantorannya.

Tiga proyek yang diaudit meliputi pabrik pakan ternak (feedmill), pengolahan benih jagung (corn seeds), dan pengering jagung (corn dryer). Ketiganya dibangun pada era kepemimpinan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan wakilnya Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) melalui skema sewa aset dengan investor asal Malaysia, PT Taza Industri Internasional pada 2023.

Namun, dalam perjalanannya, kerja sama tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Meski investor telah mengeluarkan dana sekitar Rp 1,5 miliar pada tahun pertama, operasional pabrik tidak pernah dimulai. Mesin-mesin yang disewakan disebut sudah dalam kondisi tidak layak beroperasi sejak awal kontrak.

Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman, mengatakan telah mengaudit ketiga pabrik mangkrak sejak Senin (4/5/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk mengurai persoalan yang membuat proyek tersebut tak kunjung beroperasi sejak dibangun tiga tahun lalu.

"Udah dari tiga hari yang lalu. Masih pemeriksaan pendahuluan. Wajar apa tidak dilakukan itu," ujar Budi, Rabu (6/5/2026).

Budi tidak menyebutkan batas waktu secara spesifik mengenai hasil audit tersebut dikeluarkan. Namun, dia menegaskan dapat menyelesaikan audit tersebut dalam waktu dekat ini.

"Tergetnya secepatnya karena ini agak kompleks masalahnya, mencar-mencar," jelas Budi.

Kendati demikian, Budi mengungkapkan salah satu kendala yang akan dihadapi selama proses pemeriksaan berlangsung adalah banyaknya pihak yang akan dilibatkan, mulai dari BRIDA hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Tidak menutup kemungkinan, investor yang berasal dari Malaysia juga akan dilibatkan.

Budi menjelaskan tim audit memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan persoalan serupa. Sedikitnya terdapat 10 orang auditor dilibatkan dalam proses ini, tetapi jumlah tersebut dapat bertambah atau berkurang sesuai kondisi di lapangan.

Budi memilih untuk tidak berbicara soal data lantaran proses audit masih berlangsung. Mantan jaksa ini meminta kepada publik untuk menunggu hasil resmi dari Inspektorat saat audit telah tuntas.

"Tidak, jangan ngomong data awal. Yang penting nanti setelah selesai kita sampaikan," tegas Budi.

Menurut Budi, proyek ini sejak dahulu memang menjadi perhatian karena dinilai memiliki potensi besar, terutama dalam membangun industrialisasi di NTB. Namun, pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Bahkan, proses kerja sama yang panjang dengan investor seharusnya berujung pada hasil yang jelas bagi daerah.

(hsa/hsa)

---