.webp)
Realisasi penyaluran dana program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga akhir 2025 mencapai Rp 3,56 triliun. Anggaran itu disalurkan melalui enam jenis bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Yatim Piatu (Yapi), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra), Permakanan Disabilitas, serta Permakanan Lanjut Usia (Lansia).
"Sasaran program PKH meliputi keluarga miskin dengan anggota ibu hamil atau nifas, anak usia dini (0-6 tahun), anak sekolah (SD hingga SMA), lansia berusia 70 tahun ke atas, dan penyandang disabilitas berat," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan, dalam Konferensi Pers APBN KiTa Regional NTT Januari 2026 di kantornya, Selasa (27/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi memerinci, realisasi PKH 2025 mencapai Rp 1,29 triliun kepada 28.743 penerima. Sementara Bansos Yapi sebesar Rp 200 ribu per/bulan disalurkan kepada 28.743 anak penerima manfaat dengan total nilai Rp 13,96 miliar. Selanjutnya, BPNT yang bertujuan membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari tersalurkan sebesar Rp 1,50 triliun kepada 2.705.523 penerima.
Sedangkan BLT Kesra hingga Desember 2025 menjangkau 835.467 penerima dengan nilai Rp 751,92 miliar. "Program ini merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung pergerakan ekonomi nasional pada Triwulan IV 2025," urai Adi.
Sementara itu, program Permakanan Disabilitas tersalurkan sebesar Rp 0,43 miliar kepada 3.510 penerima. "Bantuan ini diberikan dalam bentuk makanan siap santap bergizi untuk penyandang disabilitas rentan, termasuk lansia tunggal atau penyandang disabilitas berat, yang didistribusikan setiap hari guna memastikan kecukupan nutrisi," jelas Adi.
Program Permakanan Lansia menjangkau 480 penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp 3,02 miliar. "Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar nutrisi bagi lansia tunggal atau tidak mampu, sekaligus meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ikatan sosial, dan dapat diintegrasikan dengan bantuan sosial lainnya seperti PKH," tutur Adi.
Adi berharap penyaluran program Perlinsos pada 2026 dapat tepat sasaran dan tepat waktu, sejalan dengan penguatan kualitas data penerima manfaat dan sinergi antar instansi di daerah.
"Kami juga mendorong agar pemanfaatan bansos dapat membawa dampak berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan di NTT," jelas Adi.
(hsa/hsa)
