.webp)
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) berujung ricuh. Dua orang mahasiswa terluka hingga mengeluarkan darah saat aparat keamanan mengadang massa yang memaksa masuk ke area kantor bupati, Kamis (22/1/2026).
Demonstrasi jilid II tersebut dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Pariwisata. Pantauan detikBali, massa aksi sempat berhasil masuk ke halaman kantor bupati dan meminta bertemu langsung dengan Bupati Haerul Warisan.
Namun, mahasiswa hanya ditemui oleh Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur dan Asisten II. Merasa tidak puas, massa kemudian berupaya masuk lebih jauh ke area kantor. Upaya tersebut dihadang oleh aparat keamanan hingga memicu kericuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam insiden tersebut, dua mahasiswa mengalami luka di bagian wajah. Keduanya terlihat mengeluarkan darah saat kericuhan berlangsung.
Koordinator Umum (Kordum) aksi, Abdul Qadir Jaelani, menyayangkan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa aksi. Ia menyebut pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polres sebelum pelaksanaan demonstrasi.
"Tadi ada dua korban rekan kami, sangat kita sayangkan dari pihak kepolisian padahal sebelum kami ke kantor bupati kami sudah masukkan surat kepada kepolisian untuk menjaga massa aksi," kata Jaelani, ditemui di sela-sela aksi.
Jaelani menilai aparat tidak menjalankan tugas pengamanan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait insiden tersebut.
"Malah seperti ini yang dilakukan oleh teman Kepolisian itu sangat kami sayangkan dan kami akan melanjutkan proses ini ke proses hukum," terangnya.
Soroti Tata Kelola Pariwisata
Sebelumnya, ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pariwisata menggeruduk Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), NTB. Mereka menyoroti tata kelola pariwisata di daerah tersebut yang dinilai sarat kepentingan politik.
"Kami melihat beberapa pekan terakhir ini muncul polemik soal beberapa objek wisata. Pariwisata di Lombok Timur secara terang-terangan telah dipolitisasi," kata Jaelani, Selasa (20/1).
Ia mencontohkan kisruh pengelolaan objek wisata Bale Mangrove dan Sunrise Land Lombok (SLL) di Labuhan Haji yang diambil alih Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Jaelani menuding Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata terlibat dalam polemik tersebut.
"Polemik pariwisata Lombok Timur ini nggak hanya di SLL, tetapi di Bale Mangrove juga. Kami menduga keterlibatan Kadispar dan stafsus menjadi aktor intelektualnya," ucapnya.
Selain itu, Jaelani menilai Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur tidak memiliki kompetensi dalam pengembangan sektor wisata. Ia mendesak Bupati Lombok Timur Haerul Warisin alias Iron untuk segera bersikap.
(dpw/dpw)
