.webp)
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Hasanudin, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memerhatikan nasib warga Pulau Komodo di kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga yang sebagian besar bekerja di sektor pariwisata kini terdampak penutupan sementara Taman Nasional Komodo akibat cuaca buruk.
Warga Pulau Komodo kehilangan pendapatan karena tak ada wisatawan yang berkunjung selama hampir sebulan terakhir. Kondisi ini terus berlanjut karena pelayaran kapal wisata di Labuan Bajo diperpanjang lagi hingga 27 Januari 2026 atau sampai cuaca membaik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penutupan destinasi wisata selama satu bulan terakhir menyebabkan ekonomi masyarakat terhenti total. Tidak ada lagi sumber pendapatan yang bisa diandalkan, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan," kata Hasan, Selasa (20/1/2026).
"Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan ini sangat berat. Pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tidak boleh menutup mata terhadap kondisi masyarakat yang ada di wilayah pesisir kepulauan," imbuhnya.
Hasan mengaku prihatin terhadap kondisi perekonomian masyarakat Pulau Komodo dan sekitarnya yang terdampak penutupan sementara aktivitas pariwisata di wilayah tersebut. Sebelum bekerja di sektor pariwisata, dia berujar, sebagian besar warga Pulau Komodo dan sekitarnya berprofesi sebagai nelayan.
Warga Pulau Komodo mulai berkecimpung sebagai pelaku wisata sejak pesatnya perkembangan sektor pariwisata di sana. Terlebih kunjungan turis ke Pulau Padar dan Pulau Komodo perlahan meningkat.
"Kini, dengan berhentinya aktivitas pariwisata, masyarakat kehilangan sumber penghasilan utama karena sebagian besar sudah menjual perahu dan meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan," ujar Hasan.
Ketua DPD Partai Perindo Manggarai Barat itu menyoroti ketimpangan antara besarnya pendapatan negara dari Taman Nasional Komodo dengan minimnya perhatian terhadap masyarakat terdampak. Padahal, dia berujar, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tiket masuk Taman Nasional Komodo sepanjang tahun 2025 mencapai Rp 100 miliar lebih, dengan total kunjungan wisatawan 400 ribu lebih orang.
"Angka tersebut menunjukkan betapa besar kontribusi kawasan ini terhadap pendapatan negara, sehingga sudah seharusnya ada bentuk tanggung jawab moral dan sosial dari pemerintah pusat terhadap masyarakat lokal," tegas Hasan.
"Dengan pendapatan sebesar itu, seharusnya ada kebijakan kompensasi atau program bantuan yang diberikan kepada warga Pulau Komodo dan warga pulau yang ada di sekitarnya. Tidak adil jika masyarakat yang selama ini menopang pariwisata justru dibiarkan kesulitan saat sektor ini ditutup," lanjut dia.
Hasan mendesak BTNK dan Kemenhut segera merumuskan langkah-langkah nyata. Baik berupa bantuan langsung, pemberdayaan ekonomi, maupun alternatif pekerjaan sementara bagi masyarakat terdampak di kawasan Taman Nasional Komodo.
"Kami akan memastikan bahwa suara masyarakat Pulau Komodo dan sekitarnya tidak diabaikan. Mereka adalah bagian penting dari wajah pariwisata Manggarai Barat, dan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka tetap bisa bertahan dalam situasi sulit seperti sekarang," tandas Hasan.
detikBali telah berupaya mengonfirmasi Kepala BTNK Hendrikus Rani Siga terkait dampak penutupan sementara Taman Nasional Komodo tersebut. Namun, dia belum menanggapi permintaan konfirmasi.
Teringat Pandemi COVID-19
Sebelumnya, penutupan pelayaran kapal wisata ke TN Komodo akibat cuaca buruk berdampak kepada warga setempat. Warga Pulau Komodo yang sebagian besar bekerja di sektor pariwisata kehilangan pendapatan karena tak ada wisatawan yang berkunjung. Mereka pun teringat dengan situasi saat pandemi COVID-19.
"Kayak Corona lagi. Seperti itu dirasakan rasakan oleh warga yang berusaha di pariwisata," kata warga Pulau Komodo, Abdul Salam, Minggu (18/1/2026).
Warga Pulau Komodo menggantungkan hidupnya dari pariwisata. Mereka meraup penghasilan dari berbagai profesi, termasuk naturalist guide. Selain itu, ada pula yang menjadi pedagang, baik suvenir, makanan dan minuman, hingga berbagai profesi lain.
Abdul adalah pedagang suvenir hingga makan dan dan minuman di Long Pink Beach. Abdul mengaku tak ada pemasukan selama penutupan pelayaran kapal wisata di Labuan Bajo. Tak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukannya selama tak ada kunjungan wisatawan ke sana.
Sekretaris Desa Komodo, Ismail, mengatakan penutupan pelayaran kapal wisata berdampak terhadap perekonomian warga setempat. Saat ini, kata Ismail, banyak di antara mereka memilih melaut agar ada pemasukan.
"Banyak masyarakat Komodo yang sudah alih profesi ke nelayan untuk mencari ikan demi menghidupi keluarga. Mereka akan melakukan aktivitas di laut sampai kunjungan wisatawan kembali normal," jelas Ismail.
Adapun, pelarangan pelayaran kapal wisata di Labuan Bajo diperpanjang hingga 27 Januari 2026 atau sampai cuaca membaik. BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi di perairan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Pada periode tersebut, BTNK juga menutup layanan wisata alam di TN Komodo.
(iws/iws)
