.webp)
Sebanyak 75.000 warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menerima bantuan langsung tunai sementara (BLTS) sebesar Rp 900 ribu dari pemerintah. Bantuan ini disalurkan melalui Pos Indonesia sekali untuk periode Oktober-Desember 2025.
Pantauan detikBali pada pukul 12.00 Wita di kantor Pos Indonesia cabang Praya Barat menunjukkan ratusan warga memadati halaman kantor. Mereka antre berjam-jam demi mengambil bantuan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di lokasi terlihat para penerima, sebagian besar perempuan yang membawa anak dan kertas putih berisi surat undangan serta fotokopi KTP sebagai syarat pencairan dana.
"Saya datang dari jam 9 pagi tadi tapi sampai sekarang belum dapat," kata Nuraini, salah satu penerima, Selasa (25/11/2025).
Nuraini mengatakan jadwal pencairan sudah diatur pihak Pos agar lebih tertib. Setiap desa mendapat giliran berbeda. Untuk hari ini penyaluran dijadwalkan bagi warga Desa Mangkung sebelum dilanjutkan ke desa lainnya.
"Karena kalau semua desa yang datang kan membeludak di sini. Jadi diatur dia biar semuanya dapat terlayani dengan baik," ujarnya.
Penyaluran dan Data Penerima
Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Masnun, menjelaskan proses pengklaiman bantuan dimulai sejak Senin (24/11/2024) dan berlangsung hingga beberapa hari ke depan.
"Karena sekarang sedang berlangsung itu dia menerima untuk tiga bulan. Oktober, November dan Desember," katanya.
Masnun memaparkan jumlah penerima awal tercatat 64.062 orang. Setelah verifikasi lapangan oleh tim pengawas, jumlah itu bertambah menjadi 75.000 orang.
"Ini setelah divalidasi dan verifikasi oleh teman-teman di lapangan angkanya sekitar 75.000 orang di Lombok Tengah sebagai penerima," ujarnya.
Ia menambahkan penambahan data penerima terjadi karena sejumlah temuan baru, seperti perubahan nomor induk kependudukan (NIK) ganda dan koreksi data kepemilikan lahan. Ada penerima yang awalnya dicatat memiliki sawah luas, namun faktanya lahan tersebut sudah dijual sehingga masuk kategori layak menerima bantuan.
"Ini yang kemarin sempat dikeluarkan karena banyak faktor, ada terdeteksi judi online, ada yang NIK-nya ganda, ada juga yang adminduk bekerja sebagai petani dianggap punya lahan banyak tapi setelah diverifikasi ternyata tak ada. Kemudian ada juga yang lain juga," pungkasnya.
(dpw/dpw)
