.webp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan skema wakaf pada pembebasan lahan proyek pembangunan Bypass Gerung-Pringgabaya yang menelan biaya Rp 3,56 triliun. Skema itu untuk area persawahan di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
"Ini akan kami konsolidasi pelaksanaan pembebasan tanpa membayar ganti rugi langsung kepada pemilik lahan. Akan dibentuk badan wakaf jadi gratis nanti konsolidasi lahan, jadi lahan yang tadi tidak beraturan kita buat beraturan kotak-kotak, kerjasama dengan BPN," kata Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin, Selasa (18/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui konsolidasi tersebut, pemerintah akan mengatur ulang lahan-lahan masyarakat agar lebih rapi dan berbentuk kotak-kotak. Pengaturan ulang ini bisa dilakukan dengan menggandeng BPN dan badan wakaf. Sehingga tanah untuk jalan menjadi bagian dari aset wakaf.
Menurut dia, setelah menyelesaikan persoalan lahan Pemprov NTB akan melakukan uji kelayakan atau feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) pada tahun 2026 mendatang.
"Rencana bypass ini sudah direspon (pusat). Mudah-mudahan masa pemerintahan beliau-beliau ini bisa terealisasi, nanti kalau sudah terealisasi orang Lombok Timur bisa lebih dekat," katanya.
Untuk dokumen feasibility study, lanjut Sadimin, akan diselesaikan tahun depan berbarengan dengan detail engineering design sambil melakukan pembebasan lahan. "Mudah-mudahan nanti fisiknya tahun 2027 mulai," ungkapnya.
Sadimin mengatakan secara keseluruhan anggaran untuk pengerjaan proyek ini kurang lebih Rp 3,56 triliun. Rinciannya, bypass satu dari Patung Sapi Gerung sampai Bundaran Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan panjang lintasan sekitar 20,4 kilometer (km), anggarannya sekitar Rp 714 miliar dan segmen dua Sengkol -Pringgabaya mencapai Rp 2,8 triliun.
"Panjang jalannya nanti tergantung, antara 50-55 kilometer. Karena akan ada 4 lajur," ungkapnya.
Sedangkan untuk anggaran DED sama Amdal diproyeksikan mencapai Rp 10 miliar. Dia pun berharap tahun 2026 DED dan AMDAL tuntas. Sehingga tahun 2027 pengerjaan fisik bisa dilakukan hingga 2029.
"Harapannya 2029 selesai. Karena kalau tidak selesai Gubernur setelahnya belum tentu melanjutkan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum RI (PU) Dody Hanggodo memberikan sinyal rencana pembangunan jalan bypass dari Bundaran Gerung Lombok Barat hingga Pringgabaya Lombok Timur. Wacana pembangunan jalan ini akan menelan biaya Rp 3,5 triliun.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pekan lalu Menteri Dody telah melihat sejumlah infrastruktur di Lombok dan Sumbawa. Mulai dari bendungan, irigasi pertanian, hingga jalan.
"Pak Menteri (Dody Hanggodo) membahas soal jalan port to port, jalan daerah, perluasan bendungan, sampai irigasi pertanian," kata Iqbal saat dikonfirmasi melalui pesan instan, Selasa (21/10/2025).
Dalam kunjungannya, Menteri PU akan berupaya meningkatkan sejumlah infrastruktur di NTB yang sebelumnya dibahas di Jakarta. Salah satunya rencananya pembangunan bypass port to port (Gerung-Pringgabaya) saat ini sedang tahap studi kelayakan.
"Jalan ini nantinya juga akan dibahas bersama teman-teman anggota DPR RI daerah pemilihan NTB, kita terus dorong realisasi jalan bypass port to port," ucapnya.
(nor/nor)
