Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sadimin memastikan rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, dan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, senilai Rp 22 triliun tetap berjalan.
"(Rencana proyek) jalan tol tidak ditunda, tetap jalan tapi tahapannya dan biayanya sesuai pra feasibility study (FS) memang sangat mahal dan waktu penyelesaiannya sangat lama," kata Sadimin, Rabu (13/8/2025).
Menurut Sadimin, untuk mengantisipasi kemacetan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengusulkan pembangunan jalan bypass dari Bundaran Gerung, Lombok Barat, hingga Pringgabaya, Lombok Timur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk mengurai kemacetan jalan-jalan existing perlu solusi cepat, maka untuk jangka pendek Gubernur mengusulkan jalan bypass. Jadi dua-duanya tetap jalan tidak ada yang ditunda," tegas Sadimin.
Jalan bypass ini diproyeksikan menelan anggaran Rp 3,5 triliun. Pembangunannya menjadi opsi sementara sambil menunggu terealisasinya proyek tol oleh pemerintah pusat.
Sadimin menjelaskan, pembangunan jalan tol akan menggunakan skema berbayar dengan sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pemprov NTB akan melaksanakan FS dan desain awal, kemudian menyerahkannya ke Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) untuk ditawarkan kepada investor.
"Nantinya hasilnya akan diserahkan kepada Direktorat Jendral Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) untuk ditawarkan kepada investor/badan usaha untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun jalan tol tersebut," ujarnya.
Saat ini, rencana pembangunan jalan tol masih menunggu izin FS dari Kementerian PUPR.
"Jadi surat permintaan izin dari pak Gubernur sudah diajukan beberapa waktu yang lalu, kalau sudah ada izin dari Kementrian PU tahun 2026 akan dilakukan FS dan desain awal jalan Tol Port to Port Pelabuhan Lembar-Pelabuhan Kayangan," tandasnya.
Sebelumnya, Sadimin menyebut pembangunan tol dinilai terlalu memberatkan keuangan negara. Dari hasil kajian, proyek bypass dianggap lebih cepat dan hemat.
"Proyek bypass dinilai lebih cepat dari segi waktu, serta lebih hemat dari segi anggaran. Anggaran untuk pembangunan jalan bypass hanya sekitar Rp 3,5 triliun. Jauh berbeda dengan biaya pembangunan jalan tol yang menyentuh angka Rp 22 triliun," kata Sadimin di Kantor Gubernur NTB, Senin (11/8/2025).
Rencana pembangunan bypass ini akan meneruskan jalur dari Bundaran Gerung menuju Bundaran BIL, lalu dilanjutkan dari bypass Sengkol ke arah Sirkuit Mandalika hingga Pringgabaya.
"Nanti ada jalur lambatnya itu sekitar 20,4 kilometer dari Bundaran Gerung sampai Bundaran BIL. Kemudian ditambah dari bypass Sengkol (ke arah Sirkuit Mandalika) sampai ke Pringgabaya. Itu anggarannya kurang lebih Rp 3,5 triliun," jelasnya.
Anggaran tersebut sudah mencakup pembangunan jalan, pembebasan lahan, dan Detail Engineering Design (DED). Dana akan diajukan ke pemerintah pusat melalui APBN.
"Semua anggarannya bersumber dari pusat menggunakan APBN," ungkap Sadimin.
Rencana pengerjaan jalan bypass ini dimulai tahun ini. Dana Rp 5 miliar yang semula disiapkan untuk FS pembangunan jalan tol akan dialihkan untuk studi kelayakan bypass.
Simak Video "Video: Penampakan Eskavator Kasus Korupsi Sewa Alat Berat di Dinas PUPR NTB"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)