.webp)
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi dari dapil NTB I Pulau Sumbawa menilai rencana pembangunan jalan port to port atau jalan tol dari Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Kayangan Lombok Timur dengan kisaran biaya Rp 22 triliun itu sulit direalisasikan.
Menurut Mori, rencana pembangunan jalan tol sepanjang 88 kilometer (km) itu tidak ekonomis bagi masyarakat dan investor.
"Anggaran port to port itu terlalu berat buat APBN dan APBD kita. Ada usulan jalur bypass dengan memperbaiki jalur yang sudah ada di jalur bypass BIL menuju Sengkol hingga ke Pelabuhan Kayangan itu sangat memungkinkan," kata Mori saat menerima aspirasi di hadapan Kepala Dinas PUPR NTB, Kepala BWS NTB, dan sejumlah pejabat lainnya di ruang rapat PUPR, Senin sore (6/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam skema pembangunan jalur bypass itu, Mori berujar, segmen pertama akan melewati jalan sudah ada dari Bundaran BIL Gerung Lombok Barat menuju Sengkol. Pada segmen kedua, akan dibangun pelebaran jalan dari Sengkol hingga ke Pringgabaya, Lombok Timur.
"Jadi akan dibangun sebagian. Kan dari Sengkol ke Pringgabaya itu jalur provinsi. Itu nanti akan ditingkatkan menjadi jalur nasional," kata Mori.
Pembangunan jalan bypass yang meneruskan Bypass BIL Bundaran Gerung hingga ke Pringgabaya menuju Pelabuhan Kayangan itu ditaksir menelan dana Rp 3,56 triliun.
"Rencana itu lebih bagus menuju Pelabuhan Kayangan. Karena jalur sekarang dari Mataram ke Kayangan sudah jenuh," kata Ketua DPW NasDem NTB itu.
Untuk itu, dia mengatakan rencana pembangunan bypass ini akan disuarakan di Kementerian PU di Jakarta. Dia juga berkomitmen rencana ini bisa direalisasikan dalam 5 tahun ke depan.
"Ini akan kami suarakan satukan pendapat semua gubernur, menteri, DPR RI kami satukan. Karena ini sangat memungkinkan. Kalau tol tidak mungkin, tidak ekonomis. Karena lalu lintasnya tidak banyak, pengusaha bisa rugi. Jadi tetap jalan bypass yang lebih merakyat," ungkap Mori.
"Tadi saya lihat skema pembiayaannya dibandingkan dengan port to port itu pembebasan lahan saja sampai Rp 2 triliun. Belum lagi ada sengketa tanah itu, tidak selesai kita," katanya.
Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin mengaku bahwa usulan pembangunan jalur port to port dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Kayangan Lombok Timur itu berdasarkan rencana umum berdasarkan ketetapan dari Kementerian PU.
"Jadi memang disampaikan syarat tingkat kepadatan lalu lintas untuk membangun tol itu sampai 7,6. Kita sekarang kan 4, sekian di jalur tersebut," katanya.
Sadimin mengatakan pra feasibility study (FS) atau uji kelayakan pembangunan jalan itu sudah dilakukan. Pra FS itu dikeluarkan sebagai dasar direktorat pembiayaan infrastruktur untuk menerbitkan FS tahap pelaksanaan.
"Jadi memang FS kami sudah izin ke kementerian untuk dilaksanakan dan surat izin sudah keluar. Nah sekarang kan kita tidak tahu ke depan apa tol itu bisa dilakukan atau tidak," katanya.
Maka dari itu, ketidakpastian rencana pembangunan port to port Lembar-Kayangan itu biaya FS yang direncanakan menelan biaya Rp 5 miliar itu dialihkan ke perencanaan pembangunan jalur bypass lewat selatan Pulau Lombok.
"Ya karena bypass lebih memungkinkan. Harapannya, tahun ini FS sama dokumen AMDAL selesai. Sehingga detail engineering design (DED) sama pembebasan lahan mudahan selesai 2029 sehingga sudah bisa kontruksi fisik," katanya.
Dalam pemaparannya, Sadimin mengatakan pembangunan jalan bypass dari bypass Bundaran Gerung menuju Bandara Internasional Lombok itu masuk segmen pertama. Jalur itu akan ditingkatkan dengan menambah dua jalur lambat sepanjang 20,4 km ditingkatkan.
Untuk segmen dua, dari jalur Sengkol menuju Pringgabaya sepanjang 50 km dari Jalan Provinsi ditingkatkan menjadi Bypass 2 jalur 4 lajur untuk sisi kiri kanan.
Untuk estimasi kebutuhan anggaran untuk Pembangunan Jalan Bypass, dari segmen Bundaran Gerung - Bundaran BiL sebesar Rp 714 miliar. Untuk Segmen Sengkol sampai Pringgabaya sebesar R 2,85 triliun. Sehingga jumlah total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 3,56 triliun.
(hsa/hsa)
