Demo di Lombok Tengah, Massa Ngaku Diteror Intel

Lombok Tengah -

Massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar aksi damai di depan DPRD Lombok Tengah, hari ini. Mereka menuntut pencopotan Kapolri hingga evaluasi program makan bergizi gratis (MBG).

Pantauan detikBali, Senin (1/9/2025) massa tiba di depan gedung DPRD sekitar pukul 11.30 Wita. Sejak perjalanan menuju lokasi, mereka sudah berorasi. Sebelum itu, massa sempat berorasi di depan Mapolres Lombok Tengah untuk mendesak polisi mengusut kematian ojek online (ojol) Affan Kurniawan.

Dalam aksinya, massa mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya. Mereka menilai kepemimpinannya sarat tindakan represif terhadap aktivis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi malam kami juga diteror oleh intel-intel dari Polres Lombok Tengah untuk meminta kami tidak melakukan aksi ini. Tetapi kami tidak takut dengan itu. Kami ingin menunjukkan bahwa di sini masih ada mahasiswa, masih ada pemuda," kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Lalu Aji Darman.

Menurut Aji, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap negara yang dinilai terus menindas rakyatnya.

"Kami bisa lihat dari apa yang dialami oleh saudara kita, Affan, dia sedang mencari rezeki buat keluarganya tetapi dilindas oleh kendaraan aparat," ujarnya.

Aji pun meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri dari jabatannya dan mengingatkan aparat agar tidak represif terhadap mahasiswa.

"Di sini kami sudah dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu, kami minta supaya menyampaikan pesan kami agar Kapolri ini dicopot dari jabatannya," tegasnya.

Selain itu, mereka menuntut polisi di seluruh Indonesia membebaskan aktivis dan mahasiswa yang ditahan saat aksi 25-30 Agustus 2025.

"Rekan-rekan kami yang sampai saat ini masih ditahan oleh kepolisian mohon untuk dibebaskan. Mereka itu generasi muda yang tidak punya salah, mereka adalah pembela rakyat," imbuh Aji.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmanto yang menemui massa berjanji menindaklanjuti tuntutan tersebut. Namun, ia menegaskan pencopotan Kapolri bukan kewenangannya.

"Saya sebagai Kapolres Lombok Tengah, berkomitmen untuk mengawal semua aspirasi teman-teman mahasiswa. Saya juga cinta Lombok Tengah, saya apresiasi kondusifitas teman-teman mahasiswa ini," tegas Eko.

Usai dari Mapolres, massa bergerak ke Kantor DPRD Lombok Tengah di Kelurahan Jontlak, Praya Tengah. Di sana mereka disambut Ketua DPRD Lalu Ramdan dan sejumlah anggota dewan.

Massa tetap berorasi bergantian. Namun, mereka menolak menyampaikan tuntutan sebelum seluruh 50 anggota DPRD hadir di kantor.

"Kami tidak akan menyampaikan tuntutan kalau belum seluruh anggota DPRD Lombok Tengah ada di sini," kata Aji.

Ia bahkan menyebutkan nama anggota DPRD satu per satu, lalu kecewa karena tak semuanya hadir.

"Kalian itu digaji dari pajak kami. Masak hanya untuk menemui masyarakatnya aja takut. Kalau tidak hadir semuanya maka kami masuk ke dalam," ancamnya.

Massa juga kecewa karena dihadapkan dengan aparat militer saat menyampaikan pendapat di DPRD.

"Pertama, kami ke sini hanya ingin menyampaikan tuntutan dan suara rakyat. Tapi sayang, kami justru dihadapkan oleh militer," kata massa lainnya, Mavi Adiek Garlosa.

Mavi menyoroti program MBG yang dinilai belum maksimal, hingga ada kasus makanan basi dan keracunan. Mereka juga menolak rancangan KUHAP yang dinilai disusun tanpa uji publik.

"Ini (MBG) perlu dievaluasi, masak anak sekolah ini dikasih makanan basi, banyak yang keracunan juga. Kami minta ini untuk dievaluasi," tegasnya.

Selain itu, massa meminta DPRD memperhatikan jalan kabupaten yang rusak serta menyampaikan keluhan masyarakat ke pemerintah pusat.

"Ini semua adalah keluhan masyarakat secara umum. Kami meminta DPRD Lombok Tengah untuk menyampaikan ini ke pusat, untuk pemerintah daerah kami mohon ini diperhatikan," ujarnya.

Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan, berjanji menindaklanjuti aspirasi massa. "Kami di DPR itu sebetulnya satu napas dengan kawan-kawan. Kami ini dari rakyat, semuanya ini dari rakyat. Kami berjanji akan menyampaikan dan menindaklanjuti seluruh tuntutan teman-teman," ujarnya.

Massa kemudian meminta Ketua DPRD dan Bupati Lombok Tengah menandatangani surat perjanjian tindak lanjut tuntutan mereka.

Dalam aksi ini, Polres Lombok Tengah menurunkan ratusan personel gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP. Mereka ditempatkan di Mapolres serta di Kantor DPRD.