.webp)
Investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp 2,19 triliun untuk semester I periode Januari-Juni 2025. Secara nasional, target realisasi investasi untuk NTT tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 4,69 triliun.
Hal ini disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam pidato pembangunan Gubernur NTT dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Gubernur NTT, Sabtu (16/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Puji Tuhan, hingga semester I tahun 2025, Januari-Juni, telah mencapai Rp 2,192 triliun atau 46,8% dari target. Angka ini terdiri dari Rp 772,6 miliar investasi Penanaman Modal Asing dan Rp 1,420 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri," terang Melki.
Menurut Melki, investasi adalah salah satu motor penggerak penting pertumbuhan ekonomi NTT. Melalui investasi, membuka lapangan kerja, menumbuhkan usaha baru, dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan di Bumi Flobamorata -julukan NTT-.
Ia menjelaskan sebanyak 1.291 perusahaan melaporkan kegiatan penanaman modalnya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 3.893 orang di 8.353 proyek.
"Lima sektor terbesar yang menjadi pendorong investasi adalah hotel dan restoran sebesar Rp 658 miliar, perdagangan dan reparasi Rp 429 miliar, transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp 411 miliar, konstruksi Rp 177 miliar, dan perumahan Rp 119 miliar," jelasnya.
Untuk memastikan pelayanan publik mendukung pertumbuhan ini, kata Melki, telah diluncurkan Mal Pelayanan Publik di 9 kabupaten/kota se-NTT. "Yakni di Kota Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ngada, Sikka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Lembata, agar izin usaha, dokumen penting, dan layanan administrasi dapat diakses lebih cepat, mudah, dan transparan," urai dia.
Sementara di bidang perizinan, Pemprov NTT menargetkan 5.000 izin usaha terbit pada 2025.
"Syukur kami panjatkan kepada Tuhan, hingga bulan Juni, capaian kita sudah 3.434 izin atau 68,68% dari target tahunan. Melampaui target sebesar 58% yang ditetapkan sampai Juli. Dari jumlah ini, 3.197 izin diterbitkan melalui Front Office dan 234 izin melalui OSS RBA," jelas Melki.
Melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), pemerintah juga telah menerbitkan 2.778 Sertifikat Standar dan 11.557 Nomor Induk Berusaha (NIB) usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Yang terdiri dari 11.511 usaha mikro kecil dan 46 usaha non-mikro kecil. Ini adalah langkah nyata memperluas kesempatan usaha di seluruh penjuru NTT," lanjut dia.
Politikus Golkar ini juga berjanji untuk terus mendorong kemudahan investasi melalui penyederhanaan birokrasi dalam memberikan perizinan dan menerapkan strategi menjemput bola. "NTT perlu menunjukkan adalah daerah yang dapat menjadi masa depan investasi di Timur Indonesia," tandas Melki.
Sebelumnya, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni menjelaskan pelaksanaan pemerintah adalah legislatif dan yudikatif, tentu sebagai legislatif akan terus melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan Melki-Jhoni.
"Kalau berbicara kinerja, tentu kita akan melihat dari data-data yang sudah ada. Tetapi secara kasat mata juga akan sangat terlihat. Untuk pemerintahan Melki-Johni baru beberapa bulan yang terlewati ini, kita terus ada dalam pengawasan bersama dari DPRD NTT, untuk seluruh proses atau program yang dicanangkan oleh pemerintah yang sekarang," terang Emi.
Tentunya pengawasan DPRD NTT, terus dilaksanakan untuk melihat kinerja sejauh mana pemerintahan saat ini. Serta akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja dari pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat di NTT.
"Memang kami belum sampai pada bisa melihat sejauh mana, karena ini masih beberapa bulan. Kami butuh beberapa waktu lagi sampai pelaksanaan APBD Tahun 2025 ini akan ada evaluasi terhadap kinerja pemerintah," katanya.
Capaian atau prestasi yang disampaikan pemerintahan saat ini akan dikawal dari legislatif sebagai fungsi kontrol. "Ini akan menjadi bahan evaluasi berikut dari DPRD NTT, dan akan mengawal seluruh proses yang harus dilakukan Pak Gub, Pak Wagub bersama seluruh OPD yang ada," pungkas Emi.
(nor/nor)
