.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat memangkas anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dialokasikan pada penanganan stunting. Langkah ini diambil menyusul masih tingginya angka stunting di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, menyebut anggaran di berbagai OPD cukup besar, sementara alokasi untuk program penanganan stunting masih tergolong kecil. Karena itu, dilakukan efisiensi agar penganggaran bisa lebih fokus menurunkan angka stunting.
"Anggaran kita cukup besar, tahun 2024 anggaran kita yang tersebar di sekian OPD itu jumlahnya Rp 100 miliar lebih. Sehingga perlu diefisiensikan untuk stunting ini," kata Adha, Selasa (29/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adha mengungkapkan, angka stunting di Lombok Barat pada 2025 tercatat lebih dari 5.500 kasus. Wilayah dengan kasus tertinggi berada di Kecamatan Narmada, Gunung Sari, dan Sekotong.
Untuk itu, Pemkab Lombok Barat sepakat menambah anggaran penanganan stunting sebesar Rp 4 miliar.
"Anggaran awal kan Rp 2 miliar, namun sesuai kajian ternyata untuk penanganan setiap 3 bulan butuh Rp 6 miliar, ya ada beberapa anggaran yang harus kita rampingkan untuk menambal ini," jelas Adha.
Meski begitu, tambahan anggaran Rp 6 miliar tersebut hanya difokuskan untuk penanganan stunting pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Sementara untuk usia 3 sampai 5 tahun akan dianggarkan secara terpisah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Zulkipli, mengatakan upaya penanganan stunting kini tak hanya dilakukan melalui pencegahan, melainkan juga dengan pengobatan langsung pada anak penderita stunting.
Menurut Zulkipli, metode penanganan dilakukan dengan membagikan susu melalui puskesmas di setiap kecamatan. Sedangkan pembagian telur ditiadakan, berdasarkan hasil kajian tenaga medis.
"Itu sesuai kajian dari dokter spesialis, telur itu bisa, cuman kurang efektif dia," terangnya.
(dpw/dpw)
