.webp)
Masyarakat di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dilema dengan keberadaan beras premium yang diduga dioplos sejumlah perusahaan. Pasalnya, sejumlah merek beras premium tersebut masih ditemukan di sejumlah toko kelontong maupun ritel.
"Padahal sudah jelas bahwa Kementan dan Polri rilis daftar merek-merek beras mana saja yang diduga dioplos, tetapi kenapa sampai sekarang beberapa merek itu masih kita temukan, baik itu di toko kelontong maupun ritel," kata salah satu warga Mataram, Azzahra, saat diwawancarai detikBali, Selasa (22/7/2025).
Menurut Azzahra, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram harus bersikap tegas dengan kabar beras oplosan ini. Mengingat, daftar nama perusahaan dan mereknya sudah ter-publish sejak pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sempat baca berita, katanya berasnya aman, beratnya juga cukup. Tetapi nyatanya, beberapa merek yang masuk dalam daftar Kementan dan Polri, masih mudah kita temukan di retail. Jujur, jadi bingung, bukannya beras-beras ini harus ditarik dahulu ya sampai ada update dari pusat," ucap Azzahra.
Sulastri, warga Mataram lain, juga mengeluhkan hal yang sama. Keberadaan merek beras premium yang diduga dioplos masih beredar luas di ritel.
"Saya heran, kok di Mataram ini merek-merek beras ini nggak ditarik dahulu. Kalau di daerah lain, pada di tarik dahulu. Kalau masih beredar seperti ini, kita sebagai warga jadi bingung. Kalau kita ndak beli, tetapi orang lain beli karena memang stoknya masih ada di retail-retail di sini," ujar Sulastri kepada detikBali.
Sulastri berharap sejumlah retail di Mataram bisa menarik beberapa merek beras premium yang masuk dalam daftar dari Kementan dan Polri. "Kalau ditarik, warga jadi nggak bingung lagi. Seenggaknya, masyarakat di Mataram bisa beli beras ke pasar, atau agen beras lokal," jelas Sulastri.
Menanggapi keresahan masyarakat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Mataram, Miftahurrahman, menegaskan hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan. Pernyataan ini merujuk pada laporan dari Satgas Pangan Mataram yang telah melakukan pengecekan di sejumlah titik distribusi.
"Satgas Pangan, khususnya untuk wilayah Mataram, sudah melakukan pengecekan terhadap ritel dan beberapa tempat lainnya. Hasilnya, tidak ditemukan adanya beras oplosan di sini," kata Miftahurrahman saat diwawancarai di ruangannya.
Miftah, sapaan akrab Miftahurrahman, menjelaskan berdasarkan informasi dari Satgas Pangan yang melibatkan Polresta Mataram, belum ditemukan adanya temuan peredaran beras oplosan di wilayah NTB, termasuk di Mataram.
"Kalau yang beras oplosan sampai saat ini informasinya dari Satgas Pangan yang melibatkan polres, belum terjadi di NTB, termasuk Mataram. Untuk merek-merek beras yang diduga oplosan itu sampai sekarang tidak ditemukan peredarannya di NTB," tutur Miftah.
Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, mengimbau masyarakat di Mataram untuk tetap waspada dan tidak ragu melapor jika menemukan dugaan beras oplosan yang beredar.
"Untuk masyarakat yang menengarai atau menduga ada beras oplosan yang beredar di Kota Mataram agar segera melaporkan ke pemerintah," pinta Mujib.
Menurut Mujib, hingga kini belum ditemukan kasus beras oplosan di Mataram. Namun, pengawasan tetap diperketat oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mencegah kemungkinan penyimpangan.
"TPID tetap untuk mengantisipasi. Sekarang belum terjadi, tetapi terus kami monitor dan awasi supaya tidak terjadi beras oplosan di Kota Mataram," jelas Mujib.
Diberitakan sebelumnya melalui detikNews, Presiden Prabowo geram karena ada beras premium palsu yang merugikan negara hingga Rp 100 Triliun.
"Saya dapat laporan lagi, setelah harga gabah Rp 6.500, tetapi beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp 5.000 di atas harga eceran tertinggi," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan praktik tersebut masuk dalam penipuan. Dirinya meminta Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut jual beli tersebut.
"Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak, ini pidana," tegas Prabowo.
(iws/iws)
