.webp)
DPRD Manggarai Barat menyoroti pemangkasan anggaran belanja modal dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025. Salah satu pos yang dipangkas signifikan adalah belanja infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi.
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi hanya mengalokasikan Rp 43 miliar lebih untuk infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi dalam rancangan APBD-P 2025. Jumlah ini turun drastis dari alokasi di APBD Induk 2025 yang semula Rp 100 miliar lebih. Total belanja modal pun dipangkas Rp 50 miliar lebih, dari Rp 171 miliar lebih menjadi Rp 121 miliar lebih.
Pemangkasan ini menuai kritik dari Fraksi Gerindra DPRD Manggarai Barat. Anggota Fraksi Gerindra Kanisius Jehabut menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat, Kamis (10/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fraksi Gerindra memandang bahwa kebijakan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 harus menjadi koreksi nyata atas realisasi semester pertama yang masih jauh dari optimal, terutama pada belanja modal," kata Kanisius.
Ia merujuk laporan realisasi belanja modal per 30 Juni 2025 yang baru mencapai 2,01% dari target. Padahal, belanja modal diharapkan langsung menyentuh kepentingan masyarakat melalui pembangunan fisik, fasilitas publik, dan infrastruktur sektor primer.
Fraksi Gerindra menilai rasionalisasi belanja modal sebesar -28,99% dari APBD Induk perlu dikaji ulang secara serius. Kanisius menegaskan pemotongan anggaran harus disertai analisis manfaat, urgensi, efisiensi, dan efektivitas.
"Fraksi Gerindra tidak ingin belanja daerah diarahkan semata-mata untuk kepentingan politik," tegasnya.
Menurut Kanisius, belanja daerah harus fokus pada program prioritas nasional dan kebutuhan riil masyarakat. Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan perlu diperkuat, bukan dikorbankan untuk belanja birokrasi.
Ia juga meminta alokasi belanja diarahkan untuk mempercepat penyelesaian program-program tertunda agar tidak terjadi penumpukan Silpa akibat proyek gagal tender, gagal lelang, atau perencanaan teknis yang buruk.
"Kami mendesak Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan internal, memperbaiki kualitas perencanaan, dan melibatkan publik secara terbuka dalam pemantauan pelaksanaan belanja agar setiap rupiah APBD memberi dampak maksimal bagi rakyat Manggarai Barat," tandas Kanisius.
(dpw/dpw)
