.webp)
DPRD Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyinggung ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan maupun pengangguran di daerah tersebut. Dewan menyebut pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tak berarti jika tak mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.
Hal itu disampaikan dalam catatan DPRD Manggarai Barat terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 yang diajukan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat, Kamis (27/3/2025).
"DPRD juga menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti jika tidak menyerap tenaga kerja atau memperkecil angka kemiskinan," ujar anggota DPRD Manggarai Barat, Kanisius Jehabut, saat membacakan sikap DPRD Manggarai Barat terhadap terhadap rancangan RPJMD tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kanisius mengungkapkan pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi arah yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat. Menurutnya, pendekatan tersebut menjamin akses yang adil, keterlibatan masyarakat lokal, pengurangan kesenjangan wilayah dan gender, serta keberlanjutan lingkungan.
"Pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir pihak adalah bentuk ketidakadilan yang tidak boleh kita pelihara," imbuh politikus Partai Gerindra itu.
Dewan juga mengingatkan agar RPJMD selaras dengan agenda nasional dan regional, khususnya visi Indonesia Emas 2045 dan arah pembangunan berkelanjutan. Kanisius mengatakan data yang digunakan harus konsisten dan bisa ditelusuri, indikator kinerja harus terukur dan realistis, dan visi daerah harus dijabarkan secara konkret.
Sebelumnya, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat terus bertumbuh dan selalu menjadi yang tertinggi di provinsi NTT sejak 2022 hingga 2024. Hal itu diungkapkan Edi Endi dalam pidatonya pada perayaan puncak HUT ke-22 Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo pada 4 Maret 2025.
"Hal ini juga sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita dari 13,73 juta di tahun 2020 menjadi 16,62 juta di tahun 2024. Indeks pembangunan manusia yang terus meningkat dari 66,19 di tahun 2021 menjadi 68,68 di tahun 2024," jelas Edi Endi.
Demikian juga kemiskinan yang terus menurun dari 17,92 persen di tahun 2021 menjadi 16,74 persen di tahun 2024. Juga tingkat pengangguran terbuka yang terus menurun dari 4,94 persen di tahun 2021 menjadi 3,47 persen di tahun 2024.
"Prevalensi stunting juga terus menurun dari 15,9 persen di tahun 2022 menjadi 11,8 persen di tahun 2024," terang Edi Endi.
Adapun Penduduk miskin di Manggarai Barat pada 2024 menurun secara persentase, tapi jumlah individunya meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) Manggarai Barat mencatat jumlah penduduk miskin pada 2024 bertambah menjadi 50.680 orang. Jumlah itu meningkat dari tahun 2023 sebanyak 49.949 orang dan tahun 2022 sebanyak 49.947 orang.
Kepala BPS Manggarai Barat, Ikhe Suryaningrum mengatakan secara persentase, jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebanyak 16,74 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 16,82 persen.
Penurunan persentase ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2024 menjadi 302.700 orang. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah, persentase tingkat kemiskinan cenderung menurun.
"Kalau dari persentase turun, kalau dari jumlah (individu) naik karena jumlah penduduk juga ikut naik," ujar Ikhe.
Adapun jumlah pengangguran di Manggarai Barat pada tahun 2024 tercatat sebanyak 5.123 orang atau 3,47 persen dari total 147.525 angkatan kerja. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.786 orang.
(iws/iws)
