.webp)
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipotong sebesar Rp 48 miliar. Pemotongan itu dilakukan imbas kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.
Jumlah DAU spesifik grand yang dipotong sebesar Rp 15 miliar. Kemudian, DAK mengalami pemotongan mencapai Rp 33 miliar. "Jadi totalnya mencapai Rp 48 miliar," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, Maxi Dethan, Selasa (25/2/2025).
Menurut Maxi, pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) Pemkot Kupang dari pemerintah pusat berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur. Beberapa yang terdampak di antaranya pembangunan jalan hingga instalasi jaringan air bersih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi yang terdampak itu termasuk pembangunan jalan dan pembangunan instalasi jaringan air bersih yang bersumber dari SPAM Kali Dendeng dan pembangunan jaringan air lainnya," terang Maxi.
Pemotongan dana TKD sebesar Rp 48 miliar mendapat sorotan dari Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kupang, Jabir Marola. Menurutnya, perlu ada penyesuaian imbas pemotongan anggaran yang cukup besar.
"Dinas PUPR Kota Kupang terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar sehingga perlu adanya penyesuaian. Sehingga, pembangunan skala prioritas harus diperhatikan," ujar Jabir.
Jabir mengatakan rencananya akan dilakukan rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kupang untuk melakukan berbagai penyesuaian. Namun, rapat masih menunggu serah terima jabatan (sertijab) pimpinan Pemkot Kupang.
"Untuk rapat ini tentu kami akan lakukan bersama dengan pemerintah. Namun, menunggu selesainya proses sertijab untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, dan setelah mereka ikut retreat di Hambalang," terang Jabir.
Pada prinsipnya, kata Jabir, harus dilakukan rapat bersama sehingga bisa dilakukan penyesuaian. Sebab, Pemkot Kupang harus tetap melanjutkan pembangunan proyek yang masuk skala prioritas.
"Jadi contohnya seperti drainase-drainase yang kerap jadi banjir itu harus menjadi prioritas. Dinas PUPR dengan efisiensi yang besar saat ini, jadi dia (Dinas PUPR) harus memperhatikan masalah prioritas di kota ini," jelas Jabir.
(iws/hsa)
