Iqbal Luruskan Pernyataan Dinda soal Kebijakan Informasi Satu Pintu

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat agenda retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. (Foto: dok. Istimewa)

Mataram -

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meluruskan pernyataan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri terkait rencana kebijakan informasi satu pintu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) NTB. Iqbal menegaskan, ke depan wartawan akan tetap menjadi mitra Pemprov NTB dan memastikan kebebasan pers tetap dihormati.

"Sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Bu Wagub adalah bahwa komunikasi publik dan hubungan dengan media akan kita kelola dengan lebih baik nantinya," kata Iqbal melalui sambungan telepon, Senin(24/2/2025) sore.

Iqbal menyebut telah meminta jadwal pertemuan reguler dengan media di lingkungan Pemprov NTB agar tersedia ruang terbuka dalam memberikan masukan terkait berbagai persoalan di NTB.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kebijakan saya mengenai komunikasi publik dan media ini sudah pernah saya sampaikan di depan para pimred beberapa bulan lalu. Jadi tidak ada hal baru," ucapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa komunikasi publik dan media merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Pemerintah berkomitmen menjalankan kewajiban ini dengan baik dalam lima tahun ke depan.

"Insyaallah saya sangat memahami spirit kebebasan pers dan saya akan rawat itu," imbuh mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini.

Sebelumnya, Dinda mengungkapkan rencana penerapan kebijakan informasi satu pintu. Kebijakan ini mengharuskan semua arus informasi yang akan disebarluaskan kepada publik melalui Dinas Kominfo NTB.

"Selain Kominfo, (dinas lain) kami fungsikan dengan benar. Nanti ada command center," kata Dinda seusai rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Pendopo Gubernur, Senin (24/2) siang.

Dinda menegaskan kebijakan satu pintu bertujuan agar semua informasi lebih terarah. Ia juga menyebut seluruh dinas di NTB harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing agar lebih efektif.

"Jadi nanti ada pembenahan. Ada yang dikurangi dan ditambah beban kerjanya. Namun, kami berharap tupoksinya berjalan dengan baik," ujar politikus Partai Golkar itu.