.webp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menegaskan mitigasi paham radikalisme di wilayah tersebut harus dilakukan melalui deteksi dini.
"Untuk menangkal paham radikalisme di Lombok Timur tidak boleh kita kecolongan lagi, harus ada deteksi dini," ujar Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur Mustafa dalam kegiatan dialog bersama Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT), Sabtu (22/2/2025).
Bakesbangpoldagri mengusulkan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di setiap desa sebagai langkah konkret dalam menangkal paham radikalisme dan terorisme.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuan dari FKDM ini nanti, merekalah yang akan mendeteksi paham-paham radikalisme dan terorisme di Lombok Timur," kata Mustafa.
Berdasarkan catatan Bakesbangpoldagri, beberapa kasus terorisme pernah terjadi di Lombok Timur, tetapi pelaku bertindak secara individu dan tidak mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) tertentu.
"Mereka ini personal, tidak berkaitan dengan ormas tertentu. Misalnya, di Kecamatan Terara ada dua orang, di Rarang satu orang, kemudian di Kelurahan Majidi Selong satu orang. Mereka sudah bebas dan telah menyatakan diri kembali ke NKRI," pungkas Mustafa.
Bakesbangpoldagri juga memantau sejumlah pondok pesantren (ponpes) di masa lalu, tetapi kini sebagian besar telah berbaur kembali dengan masyarakat dan mengakui NKRI.
"Itu dulu ada salah satu ponpes yang kami pantau. Namun setelah kami dekati, mereka sudah mengakui NKRI kembali dan berbaur serta bekerja sama dengan masyarakat," ungkap Mustafa.
Mustafa menyoroti salah satu ciri paham radikalisme, yakni keberadaan lembaga atau ormas yang terlalu eksklusif dan menutup diri dari lingkungan sekitar.
"Jika ada yang terlalu eksklusif, ormas atau lembaga yang tidak mau bekerja sama dan membuka diri dengan masyarakat sekitarnya, itu bisa dilaporkan kepada kami," kata Mustafa.
Mustafa menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian, jurnalis, dan kepala desa dalam upaya pencegahan radikalisme di Lombok Timur.
"Kerja sama antara pemerintah desa, jurnalis, dan pihak kepolisian sangat diperlukan untuk menangkal paham radikalisme ini," tutup Mustafa.
(dpw/dpw)
