.webp)
Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap tak sedikit hotel bintang lima di pusat kota mengalami kerugian besar akibat efisiensi anggaran pemerintah. Salah satunya yakni kerugian akibat dibatalkannya event di Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE).
"Tentunya multiplier effect-nya besar. Jika ini terjadi sepanjang 2025, maka semua akan berdampak, baik itu karyawan maupun UMKM akibat dari efisiensi yang dilakukan. Tapi kami harap jangan sampai ada pengurangan karyawan (PHK)," kata Ketua IHMGA NTB Lalu Kusnawan seusai menggelar konferensi pers di Hotel Prime Park, Mataram, Senin (17/2/2025).
Kusnawan menjelaskan, jika melihat kondisi hotel pada 2023 dan 2024, upaya promosi sudah dilakukan untuk mendatangkan sejumlah wisatawan, pasca COVID-19 yang cukup mengguncang ekonomi kala itu. Namun, di tahun ini, guncangan kembali terjadi melalui efisiensi anggaran.
"Nah di 2025 sebenarnya menurut kami dengan segala keterbatasan di sini lah kami akan melihat situasi yang sebenarnya. Apakah kondisi pariwisata itu baik-baik saja atau tidak baik baik saja. Apakah promosi yang dilakukan pada 2023-2024 berfungsi atau tidak. Istilahnya 2023 dan 2024 kami duduk saja tamu datang, sekarang 2025 ini apakah menjamin tamu mau datang?" terang Kusnawan.
Terkait instruksi presiden terkait pemangkasan anggaran, IHGMA NTB berharap adanya upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung sektor pariwisata. Meski anggaran perjalanan dipangkas, setidaknya ada upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk tetap mendatangkan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
"Satu yang kami harapkan, yang tamu kapal pesiar, tentu harus ada yang menjembatani kerja sama antara kami dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Karena ini berbicara bisnis," imbuh Kusnawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
General Manager (GM) Hotel Prime Park, Mukharom, menuturkan efisiensi anggaran akan memberi dampak yang cukup signifikan pada bisnis perhotelan maupun pada industri MICE. Mengingat, kegiatan MICE banyak digelar di city hotel.
"Kegiatan MICE di Mataram saja dampaknya cukup besar, andilnya bisa mencapai 30-40 persen. Karena memang paling besar dari sisi pemerintah (untuk kegiatan MICE), biasanya kalau kondisi kepepet dan kebijakan itu tidak bisa diselesaikan, pasti kami akan berakrobat, kemana-mana," kata Mukharom saat ditemui di Hotel Prime Park, Mataram, Senin.
Menurut Mukharom, jika efisiensi anggaran tak kunjung direvisi, dampaknya akan melebar ke sejumlah lini. Di antaranya, pada PHK karyawan hingga supplier.
"Kami bersama-sama dengan ketua IHGMA membuat alternatif. Tapi dampaknya akan terasa sekali, kami di kota biasa dari pemerintah (MICE). Memang di kuartal I baru awal-awal masih aman, tapi kuartal II nanti baru terasa," jelasnya.
Ia berharap, kebijakan efisiensi ini mendapatkan revisi, seperti kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. "Semoga ada angin segar yang berbeda bentuk, tetapi tetap mengarahkan ke sumber pariwisata," tandasnya.
BPPD NTB Akan Dekati Korporat hingga Maksimalkan Sport Tourism
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M Salah, khawatir dengan dampak efisiensi anggaran di NTB. "Kalau soal efisiensi, pasti (pariwisata) kena," kata Sahlan saat diwawancarai di Mataram, Senin.
Sahlan menilai sektor pariwisata, khususnya industri MICE, dipastikan terdampak signifikan hingga 50 persen. Mengingat, persentase pariwisata, terutama di perhotelan didominasi oleh kegiatan meeting.
Meski cukup khawatir, Sahlan tidak ingin menyerah begitu saja. Terobosan-terobosan akan dilakukan untuk mengisi sektor lainnya yang diisi oleh pemerintah selama ini. Seperti mendekati korporat-korporat agar datang melaksanakan MICE.
"Kami akan terus melakukan pendekatan dengan korporat-korporat untuk datang melakukan rapat di kawasan-kawasan MICE," jelas Sahlan.
Sahlan menuturkan, terobosan yang bisa dilakukan NTB ialah meningkatkan hunian hotel dengan leisure. Kemudian memaksimalkan sport tourism yang menjadi salah satu andalan NTB. Kedua hal tersebut diyakini mampu mengangkat okupansi hotel.
Di sisi lain, Sahlan mengakui jika keberadaan MICE di NTB memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan sektor pariwisata NTB. Namun, ketika terjadi refocusing anggaran sebesar 50 persen, tentunya dampaknya juga akan besar.
"Kami dapat informasi dari hunian hotel itu sekitar 20-30 persen yang pada mulanya 70-80 persen," imbuh Sahlan.
Sementara itu, terkait anggaran untuk BPPD NTB, Sahlan belum mendapatkan informasi terkait adanya pengurangan. Namun, ia berharap anggaran untuk operasional BPPD tetap ada.
"Tahun lalu kami dapat hibah Rp 1 miliar, dan sekarang belum kami dapatkan informasi berapa. Soal ada pemotongan kami belum tahu, dan berharap tetap sama," tandasnya.
(nor/gsp)
