.webp)
Jalan sepanjang 1,5 kilometer (km) di Desa Lewopao, Kecamatan Ile Boleng, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan diaspal. Pengaspalan buntut penanaman pisang oleh warga di jalan tersebut lantaran tak kunjung diperbaiki.
Penjabat (Pj) Bupati Flores Timur, Sulastri HI Rasyid, mengatakan anggaran dari dana Inpres 2024 untuk jalan di desa tersebut tidak direstui pemerintah pusat. Meski tidak direstui, Sulastri menempuh kebijakan lain agar jalan di desa itu bisa segera diperbaiki tahun ini.
"Tahun ini (2025), kami ajukan APBD II atau dana DAK untuk secepatnya kami perbaiki jalan ini. Saya janji pasti itu," kata Sulastri saat bertatap muka dengan warga Desa Lewopao, Senin (10/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator aksi, Raimundus Kopong Tube, mengatakan Desa Lewopao tidak menikmati aspal selama 25 tahun. Oleh sebab itu, Raimundus merasa warga Desa Lewopao telah didiskriminasi oleh Pemkab Flores Timur. "Ketika kami bicara diskriminasi, itu fakta," ujarnya.
"Kejadian yang nyata, di Desa Helanlangowuyo aspal, tengahnya (Desa Lewopao) tidak diaspal, lanjut ke Harubala. Kalau kami di ekor (ujung) kami terima, tetapi kami posisinya di tengah," jelas Raimundus.
Oleh sebab itu, warga Desa Lewopao melakukan blokade jalan. Namun, sejumlah pihak yang berkepentingan, seperti tenaga kesehatan (nakes), pasien, dan anak sekolah dibiarkan untuk lewat meski jalan diblokade.
Diberitakan sebelumnya, warga Desa Lewopao, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menutup akses jalan utama dari Kelurahan Waiwerang menuju Pelabuhan Deri, Senin (3/2/2025) pukul 06.00 Wita. Mereka menanam jagung dan pohon pisang di tengah jalan sebagai protes jalan rusak.
Koordinator aksi, Raimundus Kopong Tube, mengatakan aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga Desa Lewopao karena jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki selama 25 tahun. Warga merasa pemerintah hanya menebarkan janji manis.
"Ini hanya janji, tipu-tipuan. Kami dianaktirikan," kata Raimundus kepada detikBali, Senin (3/2/2025).
Warga menuntut Pejabat (Pj) Bupati Flores Timur dan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur untuk segera turun ke jalan rusak dalam 1x24 jam. Kedua, warga akan terus menduduki ruas jalan tersebut jika pihak-pihak yang dituntut tidak terjun ke lokasi.
"Ketiga, jika dalam waktu yang kami tentukan tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi lanjutan kedua. Keempat, kami akan menolak semua pihak yang melakukan pendekatan, kecuali pihak yang kami inginkan," imbuh Raimundus.
Raimundus juga menyampaikan tujuan aksi tersebut, yakni menghadirkan pemangku kepentingan ke lokasi untuk melihat kondisi jalan rusak. Selain itu, sebut dia, untuk menyadarkan pemerintah terkait fungsi kontrol dan koordinasi dari pihak pemerintah dan bersentuhan dengan masyarakat.
(hsa/hsa)
