.webp)
Warga Desa Lewopao, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menutup akses jalan utama dari Kelurahan Waiwerang menuju Pelabuhan Deri, Senin (3/2/2025) pukul 06.00 Wita. Mereka menanam jagung dan pohon pisang di tengah jalan sebagai protes jalan rusak.
Koordinator aksi, Raimundus Kopong Tube, mengatakan aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga Desa Lewopao karena jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki selama 25 tahun. Warga merasa pemerintah hanya menebarkan janji manis.
"Ini hanya janji, tipu-tipuan. Kami dianaktirikan," kata Raimundus kepada detikBali, Senin (3/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Warga menuntut Pejabat (Pj) Bupati Flores Timur dan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur untuk segera turun ke jalan rusak dalam 1x24 jam. Kedua, warga akan terus menduduki ruas jalan tersebut jika pihak-pihak yang dituntut tidak terjun ke lokasi.
"Ketiga, jika dalam waktu yang kami tentukan tuntutan ini tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi lanjutan kedua. Keempat, kami akan menolak semua pihak yang melakukan pendekatan kecuali pihak yang kami inginkan," imbuh Raimundus.
Raimundus juga menyampaikan tujuan aksi tersebut yakni menghadirkan pemangku kepentingan ke lokasi untuk melihat kondisi jalan rusak. Selain itu, sebut dia, untuk menyadarkan pemerintah terkait fungsi kontrol dan koordinasi dari pihak pemerintah dan bersentuhan dengan masyarakat.
Sementara, warga lain, Andre Bapa Boleng, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tujuan Bupati Flores Timur sebelumnya sampai pejabat saat ini. "Kami kecewa, ini hampir lima periode dengan 7 bupati, termasuk pejabat bupati. Terakhir dengan Pak Penjabat Bupati Doris Rihi turun langsung ke desa dengan tim survei dan hampir 90 persen (jalan) akan segera diperbaiki," katanya.
Andre mengatakan, saat itu pemerintah berjanji akan membangun jalan dari dana inpres. Namun, hingga pergantian Pj Bupati Sulastri HI Rasyid perbaikan jalan juga tidak kunjung terealisasi.
"Bagaimanapun juga masyarakat sangat kecewa. Warga bersikeras menunggu Penjabat Bupati Flores Timur dan DPRD untuk berdiskusi," terangnya.
(nor/gsp)
