.webp)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) murka lantaran Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB, Muhammad Taufieq Hidayat, tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II, Senin (20/1/2025). Komisi II DPRD NTB akan mendalami masalah harga pupuk bersubsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada para kelompok tani di NTB dalam RDP itu.
"Untuk apa RDP ini kalau Kadis Pertanian (Taufieq) tidak hadir. Untuk apa? Nggak penting? Kan kalau bapak-ibu nggak bisa ambil kebijakan," tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, kepada Sekretaris Dinas (Sekdis) Distanbun NTB, Ni Nyoman Darmilaswati, yang datang bersama jajaran kepala bidang dalam RDP itu.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu kecewa dengan ketidakhadiran Kadistanbun NTB dalam RDP mengenai laporan pertanggung-jawaban dan penyerapan Rencana kerja anggaran (RKA) 2025. "Kami ini sudah meluangkan waktu sejak jam 10 pagi untuk standby di kantor ini untuk bapak ibu, termasuk kepala dinas," ungkap Mega.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mega meragukan kemitraan Komisi II dengan Dinas Pertanian akan bisa terjaga dengan baik ke depan jika Kadistanbun bersikap seolah-olah enggan menemui DPRD NTB. Mega juga mengancam akan mengadukan tindakan Kadis Pertanian kepada Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhammad Iqbal, untuk dievaluasi setelah pelantikan.
"Apa perlu saya sampaikan kepada Gubernur terpilih untuk kami evaluasi kadis seperti ini," ungkap Mega.
"Kan nggak ada artinya kami ngomong A, B, C seperti di kertas ini kalau yang bersangkutan tidak ada di tempat. Kami mau bicara apa ini. Halusinasi saja kami ngomong jadinya ini," kata Mega sambil menunjuk-nunjuk.
Mega meminta Kadistanbun untuk segera menghadap ke Komisi II DPRD NTB untuk menjelaskan RKA 2025. "Jangan sampai terulang seperti ini nggak ada artinya. Kami sendiri sudah meluangkan waktu dari pagi. Apa perlu saya yang datang ke kantornya," ujar Mega.
Mega juga memberi penekanan kepada Distanbun NTB soal masalah harga pupuk di tengah petani. Dia meminta agar semua persoalan pupuk ini mampu diselesaikan dengan baik.
"Soal bantuan alsintan juga harus saya katakan. Ini banyak di-drop ke Pulau Sumbawa. Saya malu dengar ini karena banyak konstituen kami di Lombok tidak dapat bantuan," tegas Mega.
Sekdis Pertanian NTB, Ni Nyoman Darmilaswati, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinannya, Taufieq, dalam RDP karena memenuhi undangan Kapolda NTB.
"Saya mohon maaf sebenarnya Pak Kadis mau hadir, tetapi karena ada undangan mendadak dari Pak Kapolda (NTB), maka beliau tidak hadir di sini," ujar Darmilaswati.
Menurut Darmilaswati, soal pemberian bantuan alsintan yang di-drop lebih banyak ke Pulau Sumbawa karena usulan dari DPRD NTB pada 2024. "Ada 60 persen memang ke Sumbawa. Itu kan dari mereka. Bukan kami menentukan dari mereka sendiri," katanya.
Darmilaswati mengatakan harga pupuk bersubsidi yang berbeda-beda di tengah masyarakat itu telah ditetapkan ditetapkan harga acuan. "Kalau ada temuan di lapangan, bisa dilaporkan ke dinas, nanti ditindaklanjuti. Sejauh ini ada lima kasus berproses di Polda (NTB) soal (dugaan mafia pupuk)," ujarnya.
Selama ini, Darmilaswati berujar, Distanbun NTB telah melakukan pengawasan pendistribusian pupuk di masing-masing distributor. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan dugaan mafia pupuk bersubsidi
"Kalau terbukti, kami laporkan. Contoh di Bima dilaporkan dan dicabut izinnya. Masalah pupuk hampir setiap tahun ya. Ini sedang kami perbaiki sesuai kebutuhan petani," jelas Darmilaswati.
(iws/iws)
