Pelaksanaan Program MBG di NTB Terlambat, KPK Minta Awasi Ketat

Mataram -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat dan aparat penegak hukum (APH) untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) ini mengalami keterlambatan pelaksanaan di NTB.

"Saya kira program ini butuh pengawalan secara transparan dan terbuka. Jangan sampai program besar ini diselewengkan. Ini saya bicara secara umum," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, di Mataram, Kamis (9/1/2025).

Dian menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap program MBG. Sebab, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan untuk program MBG sangat besar. "Aparat penegak hukum juga harus berperan aktif mengawasi keberlangsungan program ini," tambah Dian.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dian belum mengetahui penyebab keterlambatan pelaksanaan program MBG di NTB, termasuk detail jenis makanan yang akan disediakan bagi siswa-siswi. Dian menyarankan agar program tersebut menggunakan bahan makanan lokal NTB. "Paling bagus menggunakan makanan kearifan lokal NTB, seperti daun kelor. Itu paling sehat," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muazzim Akbar, turut memantau implementasi program MBG di sejumlah sekolah di Lombok. Menurutnya, PAN merasa bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan program MBG karena bagian dari partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran.

Muazzim memantau langsung pelaksanaan program di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 dan 2 Jenggik Utara serta MI NW Lingkok Telu, Lombok Timur. "Pelaksanaan pekan pertama di beberapa sekolah sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi siswa-siswi," ujar Muazzim, Kamis (9/1/2025).

Namun, Muazzim mengakui anggaran satu porsi makan sebesar Rp 10 ribu masih sangat kurang. Bahkan, dengan Rp 20 ribu, menu yang tersedia hanya tahu, tempe, dan sedikit ayam.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi kami di DPR untuk disampaikan ke pemerintah agar kualitas dan cakupan program ini dapat ditingkatkan," tegas Muazzim.