Warga Tolak Relokasi ke Hutan Lindung: Khawatir Longsor dan Mata Air Kering

Rencana relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki ke kawasan hutan lindung memicu penolakan keras dari masyarakat adat di Flores Timur. Mereka menilai kawasan tersebut sebagai sumber resapan air dan rawan longsor, sehingga tidak layak dijadikan lokasi pemukiman baru.

"Sebagai tokoh adat dan secara kolektif sebagai masyarakat adat Hikong, Boru, dan Boru Kedang, kami menolak keras relokasi ke hutan lindung," ujar tokoh adat setempat, Darius Don Boruk, kepada detikBali, Selasa (17/12/2024).

Menurut Don Boruk, hutan lindung merupakan satu kesatuan ekosistem yang harus dijaga. Kawasan ini memiliki sumber mata air vital yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Wulanggitang, terutama warga Desa Boru dan Boru Kedang.

Dia menegaskan, saat ini debit sumber mata air di kawasan tersebut sudah menurun. Jika hutan dibuka untuk pemukiman, bukan tidak mungkin mata air akan kering.

Selain itu, Don Boruk menegaskan bahwa struktur tanah di Wengot, perbatasan antara Flores Timur dan Sikka, sangat rawan longsor. Jika kawasan tersebut dijadikan pemukiman, dikhawatirkan akan memicu bencana yang berpotensi memutus jalan Trans Flores yang menghubungkan dua kabupaten tersebut.

Sejarah Panjang Sengketa Lahan

Don Boruk menambahkan bahwa kawasan hutan lindung tersebut dulunya adalah lahan yang dikelola oleh masyarakat adat. Namun, sejak 1994, pemerintah menetapkan lahan itu sebagai kawasan hutan lindung, sehingga warga adat kehilangan hak kelola mereka.

"Sejarah mencatat pernah ada tujuh orang yang di penjara gara-gara buka hutan," ungkapnya.

"Sangat ironis. Dulu pemerintah larang bahkan dipenjara kalau warga buka hutan. Namun sekarang malah membuka lahan untuk orang yang bukan pemilik hak ulayat tinggal di situ," tukasnya.

Ia berharap pemerintah mencari solusi alternatif agar konflik sosial tidak terjadi. "Jika pemerintah memaksakan relokasi ke sana, potensi konflik tidak bisa dihindari," tambahnya.

Senada dengan Don Boruk, warga lain, Remigius Yos Soge, menegaskan bahwa hutan lindung dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dibuka untuk pemukiman.

"Hutan itu adalah resapan air bagi Boru dan Boru Kedang. Kalau dibuka, saat musim hujan bisa longsor, sementara mata air bisa kering," katanya.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya...