Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan hingga Rp 1,2 triliun kepada penerima manfaat (PM) di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menjelaskan beberapa program unggulan Kemensos untuk membantu masyarakat NTB mencakup berbagai bantuan yang menyasar keluarga berpenghasilan rendah. Menurutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program utama Kemensos yang menyasar 10 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
"Khusus untuk NTB, ada 329.370 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran lebih dari Rp 800 miliar setiap tahunnya," ujar Gus Ipul di Mataram, Senin (9/12/2024).
Selain PKH, Kemensos juga memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 443.643 keluarga penerima manfaat di NTB. Bantuan lain yang diberikan mencakup program makan bergizi gratis untuk 2.766 lansia yang berusia di atas 75 tahun. Gus Ipul menyebutkan program ini menyediakan makanan bergizi dua kali sehari bagi para lansia.
Kedatangan Kemensos ke NTB juga bertujuan menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 202 penerima manfaat di Sentra Paramita Mataram. Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan hidup layak, seperti nutrisi, sembako, hygiene kit, peralatan ibadah, dan alat bantu disabilitas kepada 87 penerima manfaat.
Selain itu, Kemensos juga memberikan perlengkapan sekolah kepada 48 anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, serta bantuan kepada lima anak yatim.
Gus Ipul menjelaskan bantuan ATENSI juga mencakup dukungan kewirausahaan bagi 13 penyandang disabilitas, bantuan kepada 14 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta dukungan kepada 35 mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga memaparkan 12 program prioritas Kemensos. Program-program tersebut mencakup bantuan bagi anak telantar, korban kekerasan, komunitas adat terpencil, penyandang disabilitas, lansia, keluarga berpenghasilan rendah, korban bencana, mantan narapidana, korban NAPZA/HIV AIDS, kelompok bermasalah sosial, perempuan rawan ekonomi, dan fakir miskin.
Soroti Bansos Salah Sasaran
Gus Ipul juga menyoroti banyaknya kasus bansos salah sasaran di NTB. Ia meminta masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi cek bansos yang disediakan Kemensos untuk melaporkan penerima manfaat yang dianggap tidak layak.
"Kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengecek bansos lewat aplikasi. Dalam aplikasi tersebut ada fitur usul dan sanggah. Namun, selama ini fitur sanggah jarang digunakan," katanya saat diwawancarai di Sentra Paramita Mataram.
Menurut Gus Ipul, aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kemensos akan memperkuat fitur sanggah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Karena banyaknya kasus bansos yang salah sasaran, Pemerintah Pusat berencana mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Resosek) dengan data tunggal terpadu. Data ini nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam memberikan bantuan sosial, tidak hanya melibatkan Kemensos, tetapi juga Bappenas dan kementerian/lembaga lainnya.
"Data ini akan menjadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tidak akan ada lagi data sendiri-sendiri," tegas Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan penerapan data tunggal terpadu akan mencegah keluarga penerima manfaat mendapatkan dua jenis bansos sekaligus. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat di bawahnya akan dilakukan untuk verifikasi dan validasi data setiap bulan. Hal ini penting untuk memastikan jika penerima manfaat meninggal atau kondisinya membaik, bantuan dapat segera dihentikan.
"Dengan data tunggal, jika seseorang sudah menjadi penerima manfaat PKH, maka bantuan lain tidak perlu ditambahkan lagi. Kabupaten atau kota bisa mencari penerima manfaat lain. Jika masuk kategori miskin ekstrem, bantuan tambahan dapat diberikan, tetapi harus terukur dan jelas," jelas Gus Ipul.
Simak Video "Update! Jutaan Bansos Sempat Gagal Salur, Gus Ipul: Sudah Cair"
(hsa/hsa)