.webp)
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) merespons santai terkait isu adanya orang partai politik (parpol) yang hendak merebut kursi ketum PMI. Salah satu nama yang santer disebut-sebut akan menggantikan JK sebagai ketua PMI adalah politikus Partai Golkar Agung Laksono
JK menegaskan setiap orang yang ingin menjadi ketum PMI harus mengikuti syarat-syarat organisasi. "Semua anggota di PMI berhak, tapi ada syarat-syarat dan ada etikanya. Tidak boleh kayak partai macam-macam," ujarnya seusai melantik pengurus baru PMI Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Selasa (3/12/2024).
Baca juga: Jusuf Kalla Lantik Pengurus Baru PMI NTB |
Mantan wakil presiden itu menjelaskan ketum PMI harus mengerti tentang kerja-kerja kemanusiaan. Menurutnya, orang yang menduduki kursi ketum PMI harus menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus ada etika sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dan ada aturan-aturannya," imbuh JK.
JK tak banyak menjawab ketika ditanya terkait munculnya nama Agung Laksono yang disebut-sebut akan menggantikan dirinya sebagai ketum PMI. "Saya belum tahu," ujarnya singkat sembari tersenyum.
Sebelumnya, JK melantik pengurus baru PMI NTB yang akan bertugas hingga 2026. Dia mengingatkan tugas relawan PMI berkaitan dengan pertolongan kebencanaan dan kerja kemanusiaan. Ia pun meminta pengurus PMI untuk terus mengabdikan diri kepada masyarakat.
"Saya tidak pernah minta jadi pengurus PMI. Selalu diminta. Malah dulu tahun 2009 datang pengurus PMI minta izin ke istri saya," kata Kalla saat melantik pengurus PMI NTB di Pendopo Gubernur NTB, Selasa.
(iws/iws)
