.webp)
Krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dikeluhkan wisatawan. Sejumlah turis bahkan membatalkan booking atau pemesanan penginapan di kawasan tersebut. Walhasil, pelaku wisata di kedua pulau itu merugi.
"Baru isu saja, sudah 10 persen yang cancel," ungkap Ketua Gili Hotels Association (GHA), Lalu Kusnawan, Minggu (13/10/2024).
Para pengusaha hotel di Gili Trawangan dan Gili Meno juga menerima permintaan dari agen perjalanan untuk memastikan ketersediaan pasokan air agar stabil. Sebab, suplai air di kawasan itu sempat terhenti selama beberapa hari sehingga menimbulkan kekhawatiran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang muncul isu lagi, beginilah kondisi pariwisata kita saat ini," imbuh Kusnawan.
Menurut Kusnawan, dampak dari pembatalan pemesanan ini cukup besar bagi para pengusaha perhotelan. Ia menjelaskan permasalahan air bersih di kawasan tersebut berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah melalui perusahaan daerah air minum (PDAM).
"Kami meminta agar pemerintah daerah segera menemukan solusi terkait permasalahan ini. PDAM diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik agar Gili Trawangan dan Gili Meno tidak mengalami krisis air," ujarnya.
Berdasarkan data GHA, jumlah wisatawan yang datang ke Gili Trawangan dan Gili Meno telah mengalami penurunan sejak awal Oktober 2024. Dari rata-rata 2.800 wisatawan, kini turun menjadi 2.100 wisatawan hingga 11 Oktober 2024.
"Kami tidak bisa membatasi tamu yang melakukan pembatalan karena memang tidak ada jaminan pasokan air ke depan," pungkasnya.
Pemprov NTB Carikan Solusi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tengah mencari solusi untuk mengatasi krisis air bersih di Gili Tramena, khususnya di Gili Trawangan dan Gili Meno. Saat ini, distribusi air bersih di kedua pulau tersebut masih dikelola oleh PT Tiara Cipta Nirwana (TCN).
Pemprov NTB juga meminta Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau kembali pencabutan izin PT TCN. Sebab, masyarakat di Gili Trawangan dan Gili Meno bergantung pada air bersih hasil sulingan air laut yang dipasok PT TCN.
"Kami minta KKP merevisi atau meninjau kembali izin PT TCN terkait dampak lingkungannya karena dampaknya masyarakat jadi kesulitan mendapatkan air. Terlebih lagi, sektor pariwisata di Gili akan terdampak secara ekonomi jika air bersih tidak tersedia," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Jamaluddin Malady, Minggu.
Jamal menjelaskan pencabutan izin PT TCN dapat memicu krisis air yang akan berdampak besar bagi pariwisata di Gili Trawangan dan Gili Meno. Terlebih menjelang musim liburan akhir tahun yang biasanya menjadi high season bagi wisatawan.
"Jika tidak ada pasokan air, pariwisata kita pasti akan merosot. Pengusaha hotel akan kehilangan pendapatan miliaran dan masyarakat yang tinggal di Gili Tramena juga akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka akibat pencabutan izin PT TCN," terang Jamal.
Mantan Kepala Disperkim NTB ini juga berharap agar KKP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara, dan PT TCN bisa duduk bersama mencari solusi terkait pencabutan izin ini. Sebelumnya, pencabutan izin PT TCN itu dilakukan karena adanya kerusakan terumbu karang di sekitar area pengeboran air di Gili Trawangan.
Pemkab Lombok Utara, dia melanjutkan, perlu mulai memikirkan penyediaan pasokan air dari PDAM untuk Gili Trawangan dan Gili Meno, seperti yang telah diterapkan di Gili Air. Saat ini, hanya Gili Air yang menerima pasokan air bersih dari daratan melalui pipa air bawah laut yang disalurkan PDAM.
"Ini perlu menjadi solusi jangka panjang. Pemkab Lombok Utara harus mulai memikirkan pasokan air dari PDAM untuk Gili Trawangan dan Gili Meno, seperti yang dilakukan di Gili Air. Anggarannya mungkin belum cukup, tetapi ini seharusnya bisa diprioritaskan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari Gili Trawangan," imbuh Jamal.
(iws/hsa)
