.webp)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lombok Barat meminta klarifikasi dua aparatur sipil negara (ASN) lantaran terlibat politik praktis. Dua ASN berinisial MS (laki-laki) dan ISD (perempuan) itu diduga menghadiri deklarasi salah satu bakal pasangan calon (paslon) yang berlaga dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Lombok Barat.
"Siang ini kami juga akan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan instansi tempat kedua orang tersebut bekerja," kata Ketua Bawaslu Lombok Barat Rizal Umami, Selasa (10/9/2024).
Rizal menerangkan MS merupakan pelaksana tugas (plt) kepala desa di Lembar Selatan. Sedangkan, ISD berdinas di Dinas Perdagangan Lombok Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"ISD ini ternyata bukan guru, tapi pegawai di salah satu Dinas di Lombok Barat. Kalau MS ini pejabat di Kecamatan Lembar," ujar Rizal.
Berdasarkan prosedur pelaporan, dia berujar, kasus kedua ASN tersebut menjadi temuan yang akan ditindaklanjuti. Rizal menjelaskan Bawaslu mengetahui aktivitas politik kedua ASN itu setelah mendapat laporan dari masyarakat.
"MS ini sempat menyampaikan dukungan di mimbar dan mendeklarasikan salah satu bakal pasangan calon. Yang satu ini sama juga," ujar Rizal.
Bawaslu juga akan melaporkan kedua ASN itu ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) jika memenuhi unsur materiil dan formil. Menurutnya, Bawaslu bisa saja mengusulkan agar kedua ASN itu dipecat.
"Kalau fatal, kami minta agar dipecat secara tidak hormat. Tapi ini jika memenuhi unsur formil materiil. Yang memecat itu kan yang memutuskan BKN," imbuhnya.
Selain MS dan ISD, Bawaslu tengah menelusuri dua ASN lainnya yang diduga terlibat politik praktis. Kedua orang tersebut juga terindikasi memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada Lombok Barat.
"Ini kami sampaikan ke pj bupati sebagai pembina untuk memberikan teguran," pungkasnya.
(iws/iws)
