.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menemukan sejumlah pelanggaran selama masa pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati pada 27-29 Agustus 2024.
Di antaranya, pelibatan anak-anak hingga penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas (randis) saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, Bawaslu juga menemukan adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, dan perangkat desa serta kelurahan, termasuk Sekretaris PPS.
"Iya, berdasarkan hasil pengawasan kami di lapangan selama masa pendaftaran kemarin. Kami menemukan adanya pelibatan anak-anak, keikutsertaan ASN, Kadus, Kaling dan dugaan penggunaan Randis," kata Ketua Bawaslu Lombok Tengah Lalu Fauzan Hadi kepada detikBali saat ditemui di kantornya, Sabtu (31/8/2024) sore.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fauzan menyebut temuan paling banyak terdapat pada saat pendaftaran pasangan calon (paslon) kedua atau paket Lalu Pathul Bahri- Muhamad Nursiah (Pathul-Nursiah). Di sana pihaknya menemukan adanya keterlibatan ASN, perangkat desa, hingga penggunaan fasilitas negara.
"Kalau di paslon pertama (Achmad Puaddi-Legewarman) itu kami menemukan pelibatan anak-anak saja. Sedangkan untuk yang ketiga itu tidak ada temuan," ujarnya.
Terhadap temuan-temuan tersebut Bawaslu Lombok Tengah merekomendasikan sanksi berupa teguran kepada para pihak yang melakukan pelanggaran. Termasuk pasangan calon kepala daerah bersangkutan.
"Karena sejak awal kami sudah memberikan himbauan kepada para calon kepala daerah ini untuk tidak melibatkan anak di bawah umur, menggunakan fasilitas negara apalagi melibatkan ASN," tegasnya.
Sedangkan untuk adanya penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut, Bawaslu sampai saat ini masih menelusuri lebih jauh instansi mana sebagai pemilik.
"Karena lumayan banyak itu kemarin. Ada mobil pikap pelat merah, roda dua pelat merah dan ada juga kendaraan lain yang masih kami dalami," bebernya.
Dalam beberapa hari ke depan, Fauzan berujar, Bawaslu akan mengundang seluruh kepala desa yang ada di Lombok Tengah untuk pembacaan ikrar netralitas. Acara ini juga dihadiri unsur TNI dan Polri.
"Di sana nanti kami akan undang seluruh kepala desa untuk membacakan ikrar netralitas. Agar para kades juga ikut menjaga netralitas ini," pungkasnya.
(hsa/hsa)
