.webp)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno buka suara terkait kendala pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2024. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kabupaten/kota tak punya anggaran untuk membayar hosting fee Rp 231,29 miliar kepada Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial eksklusif MotoGP.
Sandiaga mengatakan siap berkolaborasi dalam perhelatan MotoGP 2024. Saat ini, pihaknya masih menunggu peluang untuk bekerja sama dengan penyelenggara acara tersebut.
"Ini ditangani oleh InJourney, dan InJourney yang menandatangani kerja sama dengan Dorna. Jika diperlukan kolaborasi dengan Kemenparekraf, kami siap berkolaborasi. Kami menunggu jika ada peluang untuk berkolaborasi, kami siap mengantisipasi," ujar Sandiaga di Buleleng, Jumat (30/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandiaga menekankan MotoGP telah menjadi ikon pariwisata di Indonesia. "Bukan hanya NTB yang merasakan dampaknya, tetapi juga seluruh destinasi wisata di Indonesia, termasuk Bali," jelasnya.
Sebagai informasi, pada MotoGP Mandalika 2022, biaya hosting fee ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kemenparekraf. Sementara pada MotoGP Mandalika 2023, Kemenparekraf membantu membayar hosting fee sebesar Rp 78,8 miliar dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia. Namun, biaya hosting fee MotoGP Mandalika 2024 yang harus dibayarkan kepada Dorna Sports meningkat drastis hingga mencapai Rp 231,29 miliar.
Sebelumnya, Asisten III Setda NTB, Wirawan Ahmad, mengungkapkan Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya tidak memiliki anggaran untuk membayar hosting fee MotoGP 2024 Mandalika. "Kami tidak mengalokasikan anggaran itu dalam APBD 2024," kata Wirawan.
Wirawan juga menyampaikan Pemprov NTB telah mengajukan ketidaksanggupan membayar hosting fee MotoGP 2024 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, APBD NTB 2024 dirancang untuk lebih fokus membiayai Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Kami berharap Kemendagri bisa memahami situasi ini dan membicarakannya lebih lanjut di tingkat kementerian dan lembaga terkait ketidaksanggupan membayar hosting fee," imbuhnya.
Wirawan berharap Pemprov NTB bisa mengalokasikan anggaran hosting fee untuk MotoGP Mandalika 2025. "Untuk MotoGP 2025, kami harap ada alokasi dari DAK, DAU earmarked, serta dana insentif yang dapat digunakan untuk membayar hosting fee," tandasnya.
(hsa/hsa)
