.webp)
Partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Indonesia (KIM) diprediksi tak akan bersatu dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024. Hal itu setelah Partai Demokrat menyatakan dukungan kepada duet Zulkieflimansyah-Suhaili alias Zul-Uhel untuk maju dalam Pilgub NTB 2024.
Untuk diketahui, Zul merupakan calon gubernur (cagub) NTB petahana yang juga kader PKS. Sementara itu, Uhel adalah kader Partai Golkar yang pernah menjabat Bupati Lombok Tengah.
Peneliti Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDek) Ihsan Hamid menyebut beberapa parpol pendukung duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 akan memiliki arah dukungan yang berbeda dalam Pilgub NTB 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang, kalau kita membayangkan KIM utuh mendukung satu paslon itu terlalu gemuk," kata Ihsan kepada detikBali, Kamis (11/7/2024).
Koalisi gemuk yang dimaksud Ihsan terjadi jika parpol KIM yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PBB, mengusung paslon yang sama dalam Pilgub NTB. Koalisi tersebut memiliki komposisi 32 kursi di DPRD NTB dengan rincian Golkar 10 kursi, Gerindra (10), Demokrat (6), PAN (4), dan PBB (2). Sementara Gelora, PSI, dan Garuda tak memiliki kursi di DPRD NTB berdasarkan hasil Pileg 2024.
Saat ini, Ihsan berujar, KIM sudah tidak lagi menjadi patokan parpol dalam membangun koalisi untuk menghadapi Pilgub NTB. Menurutnya, arah dukungan parpol koalisi dalam Pilpres 2024 akan lebih mencair saat menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Dalil KIM, Koalisi Perubahan, dan lain-lain itu sepertinya seolah tak berlaku lagi. Kenapa? Karena komunikasi di level partai ini sudah tidak ada sekat. Semakin mendekati pendaftaran, semakin cair," ujar Ihsan.
Ihsan menuturkan koalisi parpol dalam Pilgub NTB akan ditentukan oleh kesepakatan dan kompromi politik. "Terutama bagaimana parpol ingin menempatkan kaki-kakinya di setiap daerah. Soal potensi menang," imbuhnya.
Ia lantas menyinggung wacana penghapusan parliamentary threshold (PT). Ihsan menilai kebijakan masing-masing parpol menghadapi pilkada tak terpaku lagi dengan arah dukungan saat Pilpres 2024. Menurutnya, parpol hanya ingin memenangkan orang-orang mereka pada Pilkada Serentak 2024.
"Batas dan sekat KIM sudah tak lagi menjadi fatsun dan pengikat," sambungnya.
Selain itu, Ihsan berujar, ada kemungkinan terjadinya barter dukungan antarparpol dalam Pilgub NTB 2024. Hal itu terbukti dengan sikap Demokrat yang memberi dukungan kepada duet Zul-Uhel. Padahal, Zul bukan bagian dari KIM yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
"Akan ada tren barter dukungan. Sebagaimana yang berlaku di Demokrat-PKS," pungkasnya.
(iws/hsa)
