.webp)
Hasil seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) 2024 menuai kontroversi. Musababnya, dari 11 orang calon taruna (catar) di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinyatakan lulus, hanya empat orang merupakan warga asli NTT.
Adapun 11 catar Polda NTT tersebut, antara lain Yudhina Nasywa Olivia, Arvid Theodore Situmeang, Reynold Arjuna Hutabarian, Mario Christian Bernalo Tafui, Bintang Lijaya, Ketut Arya Adityanatha, Brian Lee Sebastian Manurung, Timothy Abishai Silitonga, Mochammad Rizq Sanika Marzuki, Madison Juan Raphael Kana Silalahi, dan Lucky Nuralamsyah.
"Mereka semua itu anak-anak dari NKRI, bukan dari negara mana pun," kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Ariasandy kepada detikBali, Senin (8/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belakangan, muncul dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam perekrutan calon taruna Akpol tersebut. Namun, Polda NTT membantah tudingan tersebut.
Arisandy mengakui dari 11 orang yang lulus sebagai catar Akpol, hanya empat orang merupakan suku asli NTT. Meski begitu, ia menegaskan ada pula catar Akpol yang lahir dan besar di NTT.
"Sedangkan lima orangnya merupakan pendatang, tapi menetap di NTT karena orang tuanya bekerja di sini juga," tegasnya.
Lolos dari Dua Kuota
Arisandy menjelaskan penerimaan catar Akpol dari NTT yang terbagi dalam dua kuota, yakni kuota reguler dan kuota Mabes Polri. Dari 11 catar yang lolos, dia melanjutkan, enam orang lulus melalui kuota reguler dan lima orang via kuota Mabes Polri.
Menurut Ariasandy, kuota reguler tersebut direkrut berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polda NTT tahun anggaran 2024. Ia menegaskan Polda NTT melaksanakan perekrutan catar Akpol secara transparan dan diawasi secara ketat.
"Saya tegaskan, dalam proses dan seleksi Akpol ini diawasi ketat oleh pengawas internal, baik dari Polda NTT maupun Mabes Polri dan ada pengawas eksternal dari berbagai komponen masyarakat," tegasnya.
Ariasandy menjelaskan persyaratan mengikuti seleksi catar Akpol juga bisa dilihat melalui laman resmi milik Polri. Menurutnya, syarat utama menjadi taruna Akpol adalah WNI dan memiliki KTP sesuai domisili daerah pendaftaran.
"Semua bisa daftar, mau dari provinsi manapun bebas mendaftar. Yang tidak bisa itu, kecuali dia bukan orang Indonesia," terang Ariasandy.
Bantah Isu Nepotisme
Ariasandy lantas membantah tudingan praktik nepotisme dalam seleksi taruna Akpol. Bahkan, Ariasandy menegaskan, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga pun tak bisa mengintervensi proses seleksi.
"Bagaimana mau intervensi, kan tidak ada celah, karena hasil tesnya langsung diumumkan saat itu. Semuanya terbuka dan melihat langsung. Sangat kecil untuk kami intervensi proses seleksinya," imbuhnya.
Menurut Ariasandy, para catar yang dinyatakan lulus pun sudah berulangkali mengikuti seleksi Akpol. Ia mencontohkan Arvid Theodore Situmeang yang merupakan catar dengan nilai tertinggi. Menurutnya, catar itu baru dinyatakan lulus setelah ikut seleksi dua kali.
"Saya tidak bisa rincikan satu-satu, tapi banyak yang sudah ikut tes dua sampai tiga kali baru bisa lolos," katanya.
Dia berharap penggunaan diksi suku pendatang dalam seleksi catar Akpol dihindari. Sebab, para lulusan itu akan ditempatkan di semua seluruh provinsi di Indonesia.
Ombudsman Singgung Keadilan Sosial
Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan NTT juga menyoroti hasil rekrutmen calon taruna Akpol. Ombudsman menyinggung keadilan sosial dalam kelulusan calon taruna Akpol tersebut.
"Ini bukan soal anak-anak NTT mampu atau tidak mampu bersaing, tetapi lebih kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal yang sering diucap Presiden Jokowi untuk membandingkan wilayah Barat dan Timur," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, Minggu (7/7/2024).
Darius mengungkapkan ocehan, sindiran, dan umpatan sangat ramai di media sosial dan grup WhatsApp terkait pengumuman nama-nama calon taruna Akpol asal panitia daerah Polda NTT 2024. Namun, Darus belum bisa menjawab ada atau tidaknya nepotisme dalam seleksi calon taruna Akpol 2024 di NTT.
"Saya hanya bisa menyampaikan ya saya telah mencermati semua suara publik hari ini dan ikut prihatin. Saya juga telah meneruskan protes ini ke Irwasda Polda NTT," ujar Darius.
(iws/iws)
