.webp)
Ratusan pengusaha hotel di tiga gili Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), merugi hingga miliaran rupiah per hari. Musababnya, hotel-hotel di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air kesulitan mengakses air bersih sejak bulan lalu.
"Kalau bisa dibilang, kami ini sudah sekarat," kata Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan, Selasa (25/6/2024).
Menurut Kusnawan, para pengusaha hotel di tiga gili terpaksa membeli air isi ulang untuk kebutuhan tamu hotel. Ia mengeluhkan krisis air terjadi saat sektor pariwisata tengah memasuki musim ramai atau high season. Saat-saat seperti itu, dia melanjutkan, kawasan tiga gili ramai dikunjungi wisatawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jelas kami merugi, rata-rata kerugian per hari Rp 3,5 juta dikalikan 2.500 kunjungan wisatawan. Ini nilai kerugian per hari saja," keluhnya.
Berdasarkan hitung-hitungan Kusnawan, kerugian pengusaha hotel di tiga gili mencapai Rp 8 miliar per hari. Ia mengaku sudah menyampaikan keluhan para pengusaha hotel tersebut kepada DPRD Lombok Utara.
"Jika sampai sore ini tidak ada keputusan, 435 properti di Gili Trawangan akan memutuskan menolak tamu. Kami sudah tidak ada stok air lagi di hotel," imbuhnya.
Kusnawan mengungkapkan sejumlah properti di kawasan pariwisata itu terpaksa berhenti beroperasi sementara sejak kesulitan mendapat air bersih. "Di Gili Meno sudah ada enam properti yang tutup. Sementara di Gili Trawangan ada lima properti yang tutup," jelas dia.
Kusnawan berharap pemerintah segera mencari solusi terkait krisis air bersih yang terjadi di kawasan tiga gili. Selain hotel, sejumlah restoran maupun usaha pariwisata lainnya juga merugi akibat krisis air.
"Nggak ada jalan keluar lagi, intinya harus siapkan air bersih. Pemerintah sudah menyiapkan PDAM, sekarang wajar kami menuntut hak kami," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin Maladi mengaku telah berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Utara untuk mencarikan solusi krisis air di tiga gili. Ia tak menampik krisis air bersih tersebut berdampak terhadap wisatawan yang berlibur di kawasan wisata tersebut.
Jamal menyarankan agar para pengusaha bersedia mengupayakan air bersih secara sukarela untuk sementara waktu. "PDAM sementara perlu koordinasi dengan pengusaha. Masalah hukum, PDAM bisa juga koordinasi dengan kejaksaan dan Polda NTB," kata Jamal, Rabu (19/6/2024).
(iws/dpw)
