.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi melakukan safari syawal dan halal bi halal dengan Keluarga Besar Dikbud Bima di SMKN 3 Kota Bima, Kamis (18/4/2024) sore. Di sana, dia 'kampanye' pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Gita Ariadi mengungkapkan pemekaran PPS kerap kali dibahas dan menjadi prioritas. Namun hingga kini belum terealisasi karena kebijakan moratorium tentang daerah otonomi baru (DOB) belum dicabut oleh pemerintah pusat.
"Soal pemekaran PPS, kita tunggu saja ke depannya, apakah moratorium dicabut atau tidak. Ini tergantung kebijakan politik pemerintah pusat," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain pemekaran PPS (pisah dari NTB), Gita Ariadi melanjutkan ada beberapa wilayah di NTB yang diusulkan juga untuk pemekaran. Seperti Kota Samawa Rea (pisah dari Kabupaten Sumbawa) dan Kabupaten Lombok Selatan.
"Jika PPS ini dibahas, kota dan kabupaten yang diusulkan untuk pemekaran ini tidak menutup kemungkinan akan dibahas juga," ungkapnya di hadapan ratusan guru dan Kepala SMA dan SMKN se Kota Bima.
Pada kesempatan itu, Gita Ariadi menceritakan soal pemekaran Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dilanjutkan dengan pemekaran Kabupaten Lombok Utara. Saat itu, Gita Ariadi mengaku menjadi juru bicara mantan Gubernur NTB, Harun Al Rasyid.
"Tujuan pemekaran wilayah salah satunya untuk mempercepat dan mempermudah akses pembangunan," katanya.
Ia meyakini Indonesia akan memiliki 45 provinsi pada 2045. Saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun atau 1 abad. Saat ini saja, Indonesia sudah ada 38 provinsi setelah 4 provinsi di Papua mekar pada 2023.
"Sekarang tersisa tinggal 7 provinsi. Tidak menutup kemungkinan satu di antaranya 7 provinsi ini adalah PPS. Wallahu a'lam bishshawab," ujarnya.
Untuk diketahui, pemekaran PPS ini sudah lama digaungkan. Jelang Pemilu dan Pilkada, banyak figur-figur yang mengkampanyekan pemekarannya. Namun hingga kini tak kunjung terealisasi.
(nor/nor)
