Debat keempat Pilpres 2024 telah selesai digelar. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai tidak ada yang baru dalam visi-misi yang diungkapkan para cawapres yang berkaitan dengan program yang berpihak pada isu-isu lingkungan.
"Saya ingin menyampaikan bahwa ketiga cawapres ini dalam menyampaikan visi-misi maupun pandangannya terhadap persoalan lingkungan di Indonesia belum ada kebaruan dalam hal penanganan," kata Ketua Eksekutif Daerah (ED) Walhi NTB, Amry Nuryadin, Minggu malam (21/1/2024).
"Masih menggunakan terminologi lama yang selalu diulang setiap tahun," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, menurutnya, sejumlah regulasi yang ada telah cukup berpihak pada soal-soal lingkungan. Kendatipun masih perlu upaya yang lebih kuat dalam hal implementasi atau penerapan hukum dari aturan tersebut.
"Catatan kami soal kebaruan itu adalah perlu adanya akselerasi dalam implementasi aturan yang menjadi tulang punggung program baru yang akan dilakukan atau yang akan diteruskan nanti," jelas Amry.
Tak Ada yang Menyinggung Pesisir
Lebih jauh, Amry menyayangkan tak banyak cawapres yang masuk pada persoalan ekologi pesisir. Padahal menurutnya, bicara perihal lingkungan tak melulu bicara soal hutan (daratan) tetapi juga kawasan pesisir.
"Saya lihat tadi lebih banyak bicara tentang ekologi di daratan tetapi sedikit sekali yang bicara komprehensif ekologi di pesisir. Pembangunan itu kalau dari
perspektif lingkungan dibagi dua, pembangunan berbasis kawasan hutan dan pesisir," bebernya.
"Padahal di pesisir itu banyak yang harus diatensi. Limbah dibuang ke situ, PLTU banyak membuang limbah ke situ. Apalagi kaitan dengan krisis iklim. Belum ada saya lihat langkah kongkret untuk mempensiunkan energi kotor itu, ada batu bara dan lain-lain," sambung Amry.
Pihaknya pun mengungkap bahwa hampir 68 persen kemiskinan di Indonesia disumbang dari kawasan pesisir.
"Kalau bicara krisis iklim, yang paling terdampak dahulu itu kawasan pesisir. Dalam debat tadi dari tiga cawapres tidak memberikan suatu solusi nyata. Malah tidak ada yang bicara pesisir," terangnya.
Oleh karenanya, Walhi NTB tak melihat adanya satu jaminan terhadap pembangunan yang berkeadilan dari sisi lingkungan pada apa yang disampaikan tiga cawapres.
"Kami berharap aturan tentang keadilan iklim bisa diwujudkan. Kemudian masyarkat adat perlu diperhatikan. Itu di luar persoalan-persoalan klasik lain seperti revisi UU Cipta Kerja dan lain-lain," terangnya.
Diketahui, dalam debat kali ini, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud Md, beradu gagasan. Debat Cawapres itu mengangkat tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.
(dpw/hsa)