Calon Wakil Presiden (Cawaspres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyindir pihak yang menguasai 500 ribu hektare (ha) lahan dan etika. Dia menyebut negara abai terhadap petani yang merupakan penolong negeri.
"Hadratussyeikh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, petani adalah penolong negeri akan tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita," ucap Cak Imin dalam debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024), dikutip dari detikNews.
Dia kemudian mengungkit hasil sensus pertanian BPS. Menurutnya, 16 juta petani hanya memiliki setengah hektare tanah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare," ucap Cak Imin.
Dia kemudian menyindir soal seseorang yang memiliki kuasa atas tanah 500 ribu hektare.
"Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucapnya.
Cak Imin juga menyinggung persoalan etika dalam menangani krisis iklim. Cak Imin mengatakan kesadaran atas fenomena krisis iklim harus dimulai dengan adanya etika.
"Krisis iklim terjadi dan kita saksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika, sekali lagi etika," kata Cak Imin.
Cak Imin kemudian menjelaskan persoalan etika dalam memahami krisis iklim. Dia mengatakan lewat etika lingkungan manusia akan berada dalam posisi yang seimbang dengan sumber daya alam.
"Etika lingkungan, etika lingkungan ini adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam," katanya.
Dia juga mengkritik sikap pemerintah saat ini yang tidak serius dalam menyikapi persoalan krisis iklim. Cak Imin membandingkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah sektor-sektor lainnya.
"Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi secara serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya," ujar Cak Imin.
Lebih lanjut Cak Imin mengatakan akan ada perubahan dalam kebijakan nasional jika terpilih sebagai wakil presiden. Dia mengatakan kebijakan nasional harus memiliki prinsip keadilan secara iklim hingga sosial.
"Dengan kesadaran ini maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional kebijakan nasional harus berpijak kepada keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antara generasi keadilan agraria dan tentu keadilan sosial," tutur Cak Imin.
Debat hari ini merupakan debat keempat atau kedua bagi cawapres. Tema debat hari ini ialah Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.
(dpw/hsa)